Sabtu, 8 November 2025 – 15:51 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan bahwa pihaknya sudah terima informasi tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang terjadi pada hari Jumat, 7 November 2025.
Baca Juga:
Hasto PDIP Bicara Relawan Kesehatan Harus Tulus, Bukan ‘Pencitraan’
Said menegaskan bahwa partainya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.
“DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK. Kami juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Said dalam pernyataannya, Sabtu (8/11/2025).
Baca Juga:
Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Said menambahkan bahwa PDIP Jatim menjunjung tinggi independensi KPK sesuai amanat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Partai juga selalu menegakkan integritas dan tidak akan mengintervensi proses hukum.
Baca Juga:
OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sankoco, KPK Sita Uang Tunai Rupiah
“Seluruh jajaran DPD PDIP Jatim meyakini bahwa tindak korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Tindakan itu pasti akan melukai hati rakyat. Karena itu, kami mendukung upaya berbagai pihak, terutama KPK, dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Mewakili DPD PDIP Jatim, Said meminta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas perbuatan Sugiri Sancoko, yang merupakan kader partainya yang dianggap telah mencederai kepercayaan masyarakat.
“Saya mewakili organisasii, DPD PDIP Jatim, memohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo atas penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK. Kami meminta maaf karena beliau belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan telah mencederai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, serta belum dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan warga Ponorogo,” kata Said.
Said menyatakan PDIP akan mengevaluasi dan membina para kadernya agar tidak terulang tindakan korupsi di masa depan. PDIP juga akan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah dan wakilnya.
“Peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk terus berbenah, memperbaiki internal partai, terutama dalam pembinaan kader agar kejadian serupa tidak terulang. Kami juga akan memperbaiki sistem pilkada agar tidak memerlukan biaya yang mahal, yang berpotensi mendorong calon terpilih melakukan korupsi,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A