Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui resolusi pertama mengenai kecerdasan buatan (AI) dan mendukung upaya internasional untuk memastikan teknologi canggih aman, dapat dipercaya, dan terjamin. Resolusi tersebut, yang didukung oleh Amerika Serikat dan disponsori bersama oleh 123 negara termasuk China, diadopsi dengan suara bulat dan tanpa pemungutan suara. Hal ini menandakan bahwa resolusi AI tersebut mendapat dukungan penuh dari 193 negara anggota PBB.
Wakil Presiden AS, Kamala Harris, dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyebut resolusi ini sebagai “bersejarah” karena berhasil menetapkan prinsip-prinsip penggunaan kecerdasan buatan secara aman. Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga menyebutnya sebagai “upaya penting dan pendekatan dunia pertama dalam pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang kuat ini.”
Harris menegaskan bahwa AI harus menjadi kepentingan publik dan harus diadopsi serta dikembangkan dengan cara yang melindungi semua orang dari bahaya serta memastikan bahwa semua orang dapat merasakan manfaatnya. Pada pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum bulan September lalu, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana untuk bekerja sama dengan pesaing di seluruh dunia guna memastikan bahwa AI dimanfaatkan untuk kebaikan sekaligus melindungi warga negaranya dari risiko terbesar.
Selama beberapa bulan terakhir, AS telah bekerja sama dengan lebih dari 120 negara di PBB – termasuk Rusia, China, dan Kuba – untuk merundingkan teks resolusi yang diadopsi pada hari Kamis.