Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan pada Selasa bahwa gangguan di bandara-bandara AS akan bertambah buruk seiring berlanjutnya penghentian aktivitas pemerintah. Peringatan ini disampaikan dengan bahasa yang cukup mengkhawatirkan mengenai kondisi perjalanan udara saat ini. Pengawas lalu lintas udara dan agen TSA saat ini bekerja tanpa dibayar, yang telah menyebabkan peningkatan jumlah pekerja yang melapor sakit karena mereka berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk membayar tagihan.
Duffy mencatat bahwa para pengawas lalu lintas udara akan menerima pay stub melalui email pada Kamis yang mengindikasikan gaji mereka minggu depan adalah "nol besar".
"Banyak pengawas mengatakan bahwa kami bisa bertahan tanpa satu kali gaji. Tidak semua orang, tapi banyak dari kami yang bisa. Namun, tidak ada dari kami yang bisa mengatasi hilangnya dua kali pembayaran gaji," ujar Duffy dalam sebuah konferensi pers di Pennsylvania yang seharusnya membahas sistem kereta api di negara bagian tersebut.
Duffy menyalahkan Demokrat yang terpilih, yang menyatakan mereka tidak akan memberikan suara yang diperlukan untuk membuka kembali pemerintah hingga Republik di kongres bersedia membuat konsesi mengenai pendanaan layanan kesehatan. Premi asuransi kesehatan warga Amerika diproyeksikan melonjak pada tahun 2026 setelah Republik gagal memperpanjang kredit pajak era COVID untuk Obamacare dalam RUU Besar dan Indah yang disahkan pada Juli lalu.
"Jadi, jika Anda membawa kami hingga seminggu dari hari ini, kaum Demokrat, Anda akan menyaksikan kekacauan massal," kata Duffy. "Anda akan melihat penundaan penerbangan secara besar-besaran. Anda akan melihat pembatalan massal. Dan Anda mungkin melihat kami menutup bagian tertentu dari ruang udara karena kami tidak dapat mengelolanya akibat kekurangan pengawas lalu lintas udara."
Semua perhatian kini tertuju pada pengawas lalu lintas udara, karena tanda satu bulan tampaknya menjadi titik puncak yang sesungguhnya selama penghentian pemerintah tahun 2019, yang berlangsung selama 35 hari. Penghentian kali ini dimulai pada 1 Oktober dan kini memasuki hari ke-35, yang berarti secara resmi akan menjadi penghentian terlama dalam sejarah AS pada hari Rabu. Duffy menyebutkan bahwa lebih sedikit pengawas lalu lintas udara yang melapor sakit selama penghentian ini dibandingkan dengan tahun 2019, namun dia memperingatkan bahwa situasi akan memburuk.
"Warga Amerika yang pekerja keras ini memiliki tagihan yang harus dibayar, dan mereka dipaksa untuk membuat keputusan serta pilihan," tutur Duffy. "Apakah mereka pergi bekerja sebagai pengawas lalu lintas udara ataukah mereka harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan sumber daya, uang untuk membeli makanan dan mengisi bensin mobil mereka? Dan seiring berjalannya hari, saya rasa masalah ini hanya akan semakin buruk, tidak membaik."
Peringatan Duffy menjadi semakin dramatis setiap hari seiring berlarutnya penghentian ini. Dan para pelancong telah menyaksikannya sendiri di bandara. Menurut NBC News, lebih dari 5.000 penerbangan dari dan ke bandara-bandara AS mengalami penundaan hanya pada hari Minggu. Sementara itu, pelancong di dua bandara besar di Texas—Bandara Internasional Bush Houston dan Bandara Internasional Dallas-Fort Worth—mengalami penundaan signifikan pada hari Senin.
Duffy juga berbicara tentang dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan oleh penghentian yang berkepanjangan terhadap minat orang untuk mempertimbangkan karir sebagai pengawas lalu lintas udara. Menurut Duffy, sudah terjadi kekurangan sekitar 2.000 hingga 3.000 pengawas lalu lintas udara sebelum penghentian ini terjadi.
"Apakah mereka ingin memasuki profesi di mana bisa terjadi penghentian pemerintah dan mereka tidak dibayar? Hal itulah yang telah mempengaruhi pipeline kami," ucap Duffy.
Tidak jelas siapa yang akan menyerah lebih dulu untuk mengakhiri penghentian ini. Kaum Republik menolak untuk datang ke meja perundingan, sementara kaum Demokrat belum memberikan sinyal publik untuk berhenti bersikeras tanpa konsesi nyata di bidang layanan kesehatan. Namun, pelaporan dari outlet berita berfokus politik seperti Axios belakangan ini memberikan petunjuk dari balik layar bahwa situasi mungkin segera berubah.
Menurut Axios, Demokrat dan Republik moderat di DPR dilaporkan mengajukan rencana yang akan memperpanjang kredit pajak layanan kesehatan selama dua tahun sambil memperketat aturan untuk memerangi dugaan penipuan. Dan pemimpin mayoritas Senat John Thune, seorang Republik dari South Dakota, mengatakan kepada Axios, "Kami semakin dekat dengan jalan keluar."
Akan tetapi, semua negosiasi ini sangat bergantung pada keputusan Presiden Donald Trump pada hari tertentu. Pemerintahan Trump dalam berkas pengadilan pada Senin menyatakan akan membayar sekitar separuh dana kontinjensi USDA yang disisihkan untuk manfaat SNAP dalam keadaan darurat seperti ini. Namun, Trump menuliskan postingan baru di Truth Social pada hari Selasa yang bertentangan dengan pengacara pemerintah, menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak akan membayarkan manfaat tersebut kepada negara bagian.
"MANFAAT SNAP, yang meningkat hingga Miliaran dan Miliaran Dolar (BERKALI-KALI LIPAT!) selama masa jabatan Crooked Joe Biden yang penuh bencana (Karena manfaat itu ‘diberikan’ secara sembarangan kepada siapa saja yang meminta, alih-alih hanya bagi mereka yang membutuhkan, yang merupakan tujuan SNAP!), akan diberikan hanya ketika Demokrat Kiri Radikal membuka pemerintah, yang bisa dengan mudah mereka lakukan, dan tidak sebelumny! Terima kasih perhatiannya untuk masalah ini," tulis Trump di Truth Social.
Komunitas-komunitas lokal di seluruh negeri mengadakan penggalangan makanan untuk para pekerja pemerintah yang telah bekerja tanpa bayaran atau yang sedang dirumahkan. Meskipun undang-undang tahun 2019 mewajibkan karyawan yang dirumahkan untuk dibayar setelah penghentian pemerintah berakhir, Washington Post melaporkan pada Selasa bahwa pemerintah Trump telah mengisyaratkan bahwa para pekerja yang dirumahkan pada akhirnya tidak akan dibayar.
Pejabat di Kantor Manajemen dan Anggaran mengedarkan memo pada Oktober lalu yang menyatakan bahwa para pekerja tersebut tidak seharusnya dibayar, dan Washington Post mencatat bahwa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak lagi menyertakan jaminan bahwa pembayaran tertunggak akan diterima. Langkah seperti itu jelas akan menarik tantangan hukum, tetapi prosesnya dapat memakan waktu yang cukup lama dan bergantung pada pengadilan untuk menegakkan hukum.