Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyatakan bahwa tata kelola yang kuat adalah kunci untuk memastikan kecerdasan buatan (AI) memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, dia menyerukan kepada para pengembang AI dan manajer platform berbasis AI untuk menerapkan tata kelola yang kuat agar platform mereka dapat dipercaya oleh publik.
“Prinsip ‘trust by design’ harus menjadi pedoman utama dalam tata kelola AI. Aspek privasi, keamanan, dan etika harus diintegrasikan sejak awal,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Menurut dia, platform harus memprioritaskan etika dan keadilan untuk memastikan AI menghasilkan output yang bebas dari bias.
Selain itu, kebijakan tata kelola data juga sangat penting untuk memastikan platform mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Patria juga menekankan bahwa platform perlu menyediakan mekanisme audit yang jelas untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Di pasar yang sangat kompetitif dan bergerak cepat ini, perusahaan yang secara default aman dan mengutamakan privasi akan memenangkan kepercayaan pengguna, regulator, serta mitra global,” ujar wakil menteri tersebut.
Dalam hal ini, dia meminta pengembang AI untuk memenuhi standar global resmi, seperti ISO/IEC 42001:2023 tentang sistem manajemen AI, agar Indonesia dapat membangun AI yang transparan, aman, dan dipercaya masyarakat.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden tentang AI: Peta Jalan Nasional Pengembangan AI dan Etika AI, yang telah dibuat dan akan menjadi landasan bagi tata kelola AI yang beretika, aman, dan berdaulat.
Menurut Patria, langkah ini merupakan respons cepat Indonesia terhadap pesatnya peningkatan penggunaan teknologi AI.
Mengingat Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur AI, penerbitan Peraturan Presiden ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memastikan kerangka regulasi yang jelas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di dalam negeri.