Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Indonesia ke-13, Ma’ruf Amin, mengkonfirmasi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk lembaga khusus yang mengintegrasikan pengelolaan aset masyarakat Islam. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.
"Bapak Presiden sendiri sudah menyatakan keinginannya untuk mendirikan lembaga ini di Jalan Thamrin," kata Amin kepada media usai menghadiri diskusi yang diadakan oleh Forjukafi di Jakarta, Kamis.
Mantan wapres itu menyatakan dukungan dan optimisme terhadap rencana tersebut. Dia mencatat bahwa lembaga ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk aset-aset keagamaan Islam dengan cara yang lebih terpusat.
Dia menambahkan bahwa setelah beroperasi, kantor pusat lembaga tersebut akan menjadi pusat kegiatan agama dan ekonomi Islam. Lembaga ini akan menyatukan Baznas, BPKH, BWI, dan MUI.
Amin meyakini bahwa badan yang direncanakan ini akan meningkatkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan aset umat Islam. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekonomi dan keuangan syariah untuk berkembang.
"Menurut saya, ini adalah inisiatif yang bagus dan akan mendapat dukungan dari masyarakat Islam," ujarnya.
Mantan Ketua KNEKS juga memberikan apresiasi kepada media atas perhatian dan pemberitaannya mengenai perkembangan wakaf.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia bertujuan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global dengan memperkuat industri halal dan mengoptimalkan aset syariah seperti zakat dan wakaf. Ini adalah bagian dari delapan misi intinya yang dikenal sebagai Asta Cita.
Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy 2024-2025, Indonesia mempertahankan posisinya sebagai ekonomi Islam terbesar ketiga di dunia selama tiga tahun berturut-turut. Indonesia meraih skor 99.9 pada Global Islamic Economy Indicator dan menarik investasi halal senilai US$1,60 miliar dari 40 kesepakatan.
Pada Juni lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa upaya pemerintah untuk memanfaatkan momen ini termasuk menunjuk Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai co-manager bank logam mulia nasional pertama Indonesia, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo pada bulan Februari.
Dia juga menyoroti upaya berkelanjutan untuk mempercepat sertifikasi halal—yang telah mencakup 9,8 juta produk pada Oktober—serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah berencana mengubah KNEKS menjadi Badan Ekonomi Syariah (BES). BES diharapkan dapat mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan dan memperkuat koordinasi di antara pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.