Pemungutan suara yang dimulai pada 28 Desember ini dipandang luas sebagai manuver untuk melegitimasi pemerintah militer yang berkuasa.
Dipublikasikan Pada 28 Okt 2025
Klik untuk membagikan di media sosial
Kampanye telah dimulai di Myanmar yang dikelola militer, dua bulan menjelang pemilu yang ditolak baik di dalam maupun luar negeri sebagai upaya transparan untuk memberikan legitimasi atas perebutan kekuasaan militer pada 2021.
Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer menyelenggarakan acara pada Selasa di ibu kota Naypyidaw dan Yangon, kota terbesar di negara tersebut, untuk meluncurkan kampanyenya.
Rekomendasi Cerita
Pemungutan suara ditetapkan akan dimulai pada 28 Desember dalam pemilu yang dicap sebagai “palsu” oleh kelompok HAM seperti Human Rights Watch, sementara Komisi Eropa memastikan tidak akan mengirim pengawas dengan alasan pemilu tidak akan berlangsung bebas dan adil.
Partai Oposisi Dibubarkan
Pemerintah penguasa Myanmar menggembor-gemborkan pemilu sebagai jalan rekonsiliasi di negara yang terpecah oleh perang saudara sejak mereka merebut kekuasaan lewat kudeta 2021, menggulingkan dan memenjarakan Aung San Suu Kyi—yang partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan dua pemilu terakhir dengan kemenangan telak.
Akan tetapi, pemungutan suara tidak akan dilaksanakan di satu dari tujuh daerah pemilih parlemen nasional—banyak di antaranya merupakan zona konflik aktif—sementara puluhan partai oposisi, termasuk NLD, tidak akan berpartisipasi setelah Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk militer memerintahkan pembubaran mereka.
Sementara itu, sejumlah organisasi oposisi, termasuk kelompok perlawanan bersenjata, menyatakan akan berupaya menggagalkan pemilu dengan menyerukan boikot.
Kampanye dimulai sehari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa pemilu berpotensi memperparah ketidakstabilan di Myanmar. Sumber diplomatik menyebutkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak akan mengirim pengawas, yang menjadi pukulan telak bagi upaya pemerintah militer memperoleh legitimasi internasional.
Sebanyak 57 partai telah mendaftar untuk ikut serta dalam pemilu, namun dengan ketidakhadiran NLD atau oposisi nasional yang kredibel, USDP diproyeksikan meraih kursi terbanyak.
Pemilu ‘Tak Ada Artinya’
Seraya kerumunan kecil hadir dalam acara kampanye USDP di ibu kota dan Yangon, warga lain menyatakan ketidakpedulian mereka terhadap pemilu.
“Pemilu ini tidak ada artinya bagiku,” kata seorang pria berusia 60 tahun di Sittwe, Negara Bagian Rakhine, kepada kantor berita AFP. “Ini bukan pemilu yang sungguhan, dan kulihat tidak ada yang mendukungnya.”
Pria lain yang mengungsi ke Mandalay akibat konflik mengaku kecil kemungkinannya akan memilih. “Kami tidak terlalu berminat,” ujarnya. “Kami hanya ingin pulang ke rumah.”