Ismail Omar Guelleh berpeluang mencalonkan diri kembali pada 2026 setelah parlemen mencabut batasan usia bagi calon presiden.
Diterbitkan Pada 26 Okt 202526 Okt 2025
Klik untuk membagikan di media sosial
share2
Parlemen Djibouti telah menghapus batas usia konstitusional untuk calon presiden, membuka peluang bagi Ismail Omar Guelleh untuk memperebutkan masa jabatan keenam meski berusia 77 tahun.
Seluruh 65 anggota legislatif yang hadir menyetujui pencoretan batas usia 75 tahun dalam pemungutan suara Minggu, langkah yang memungkinkan pemimpin veteran itu bertarung dalam pemilu yang dijadwalkan April 2026. Keputusan ini memerlukan persetujuan presiden dilanjutkan pemungutan suara kedua parlemen pada 2 November, atau referendum nasional.
Rekomendasi Cerita
list of 2 itemsend of list
Guelleh, yang akrab disapa IOG, telah memimpin negara Tanduk Afrika itu sejak 1999, menggantikan Hassan Gouled Aptidon, presiden pertama negara tersebut.
Pembatasan konstitusional ini justru diperkenalkan oleh Guelleh sendiri pada 2010 bersamaan dengan reformasi yang menghapus batasan masa jabatan presiden, namun mempersingkat masa jabatan dari enam menjadi lima tahun.
Ketua Majelis Nasional Dileita Mohamed Dileita membela perubahan ini sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas di kawasan yang rawan gejolak. Ia mengklaim dukungan publik melebihi 80 persen, meski Al Jazeera tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.
Awal tahun ini dalam wawancara dengan majalah Jeune Afrique, Guelleh memberikan sinyal kuat bahwa ia tidak berencana melepas kekuasaan. “Saya mencintai negara ini terlalu dalam untuk membuka petualangan tak bertanggung jawab dan menjadi pemicu perpecahan,” ujarnya.
Aktivis HAM mengecam langkah ini sebagai upaya menuju pemerintahan permanen. “Revisi ini menyiapkan kursi kepresidenan seumur hidup,” tandas Omar Ali Ewado dari Liga HAM Djibouti, seraya menyerukan transisi demokratis yang damai.
Daher Ahmed Farah dari Gerakan Pembaruan dan Pembangunan Demokrasi menyatakan bahwa mitra internasional perlu mengevaluasi prioritas. “Posisi strategis dan keberadaan banyak pangkalan militer adalah untuk kepentingan rakyat Djibouti, bukan untuk satu orang,” tegasnya.
Guelleh memenangkan masa jabatan kelimanya pada 2021 dengan lebih dari 98 persen suara setelah kelompok oposisi memboikot pemilu. Saat itu AS menyambut hasil pemilu namun mendorong pemerintah “memperkuat institusi dan proses demokrasi sesuai rekomendasi misi pengamat”.
Guelleh merupakan pemimpin dengan masa jabatan terpanjang ketiga di Afrika Timur, di bawah Yoweri Museveni dari Uganda yang hampir empat dekade berkuasa, serta Isaias Afwerki dari Eritrea dengan 27 tahun masa pemerintahan.
Meski berpenduduk hanya satu juta, Djibouti memiliki pengaruh geopolitis yang signifikan. Negara ini menjadi tuan rumah satu-satunya pangkalan militer AS permanen di Afrika, bersama instalasi militer Prancis, Tiongkok, Jepang, dan Italia. Posisinya yang mengawasi Selat Bab el-Mandeb menjadikanya vital bagi pelayaran global antara Asia dan Eropa.
Nilai strategis inilah yang menjaga stabilitas Djibouti sementara negara tetangga menghadapi krisis seperti perang saudara di Sudan dan fragmentasi di Somalia.