Sabtu, 25 Oktober 2025 – 19:08 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional untuk menyelaraskan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Rakor ini bakal menghimpun seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Disentil Menkeu Purbaya, BI Jelaskan Selisih Rp18,97 Triliun Dana Pemda dengan Data Kemendagri
Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 26 sampai 29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar). Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Baca Juga:
Tiga Tahun Dapat WDP, Masyarakat Desak Kemendagri Usut Laporan Audit BPK Pemkab Pangandaran
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa Rakor ini dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dengan Pemda. Tujuannya adalah agar program daerah dan pusat dapat berjalan seirama, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan di pusat bisa selaras. Makanya, Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga dalam Rakor ini,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Baca Juga:
KDM Sambangi BI-Kemendagri Bahas Dana Mengendap di Bank, Begini Respons Purbaya
Menurut dia, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah bisa mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan dari daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda dapat menyampaikan kebutuhan daerahnya. Kemendagri ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana caranya agar bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” jelas Benni.
Ia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan tidak ada program pembangunan yang terhambat karena keterbatasan fiskal atau ketidakselarasan perencanaan.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi Pemda.
Halaman Selanjutnya
Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Kepala Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Dia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah punya strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.