Jumat, 24 Oktober 2025 – 20:18 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah genap satu tahun pada tanggal 20 Oktober 2025. Selama masa ini, pemerintah mengklaim telah berhasil menghemat potensi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp300 triliun. Hal ini dicapai melalui reformasi tata kelola fiskal dan peningkatan efisiensi birokrasi.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa langkah ini adalah dasar yang penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan fokus pada kepentingan rakyat. “Angka Rp300 triliun itu sangat besar. Ini adalah bukti nyata dari reformasi fiskal yang dilakukan secara sistematis, dengan membangun disiplin anggaran, meningkatkan transparansi, dan mengefisienkan proses birokrasi,” ujar Qodari dalam dialog Forum Merdeka Barat 9, dikutip Jumat 24 Oktober 2025.
Dana hasil penghematan tersebut dialokasikan untuk mendanai beberapa program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan uang rakyat kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat yang langsung dirasakan.
Program MBG adalah salah satu yang paling menonjol. Dalam waktu kurang dari setahun, program ini sudah menjangkau hampir 40 juta penerima dan ditargetkan mencapai 45 juta pada akhir tahun 2025. “Brasil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta penerima, kita cuma perlu kurang dari satu tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat hebat,” kata Qodari.
Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan 1,4 juta porsi makanan setiap harinya. Qodari menambahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan program ini bisa mengatasi sampai 50 persen masalah kesehatan masyarakat jika dijalankan secara konsisten.
Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis juga sudah mulai dilaksanakan di berbagai daerah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan tahunan gratis bagi warga. “Contohnya, jika penyakit diabetes naik, pemerintah bisa segera menambah dokter spesialis, atau menerapkan cukai untuk minuman manis,” jelas Qodari.