Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan program revitalisasi sekolah dan peningkatan kualitas guru untuk memajukan pendidikan nasional, bekerjasama dengan universitas.
Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Malang, Jawa Timur, pada Jumat.
Menurut beliau, program revitalisasi ini mencakup peningkatan infrastruktur, reformasi manajemen sekolah, dan peningkatan kapasitas untuk kepala sekolah beserta guru.
"Pada tahun 2025, lebih dari 16.100 sekolah akan direvitalisasi dengan anggaran sebesar Rp16,9 triliun (sekitar 1 miliar dolar AS)," ujar Mu’ti.
Beliau menambahkan bahwa pemerintah juga meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan sertifikasi profesional, dengan mengalokasikan 808.000 kuota untuk pendidikan guru serta memperluas program RPL (Recognition of Prior Learning).
"Kami ingin memastikan tidak ada karir guru yang terhambat hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL," catatnya.
Kementerian juga mendorong program deep learning untuk memperkuat kapasitas pedagogi dan karakter siswa, serta mengundang PTMA untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pelatihan dan pengembang modul.
Mu’ti mengatakan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai dari kelas 3 Sekolah Dasar, sehingga pendidikan guru Bahasa Inggris menjadi fokus utama.
Namun, beliau lebih menyukai penggunaan istilah "pendidikan" dibandingkan "pelatihan" untuk menyoroti sertifikasi yang meningkatkan kredibilitas para guru.
Beliau menekankan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus didasarkan pada penelitian akademik dan fondasi filosofis yang kuat.
"Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa," kata Mu’ti.