Jakarta (ANTARA) – Peta Jalan Nasional untuk Kecerdasan Buatan (AI) yang sedang disiapkan pemerintah bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi teknologi AI dengan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul, menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Patria menjelaskan bahwa peta jalan ini akan mendorong penggunaan AI di beberapa sektor strategis nasional, termasuk kesehatan, pendidikan, keuangan, dan transportasi. Dokumen ini juga akan merincikan prinsip-prinsip utama untuk adopsi AI, seperti akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak cipta.
“Kami bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan AI sambil meminimalkan risikonya,” ujarnya.
Menurut beliau, draf peta jalan saat ini berada dalam tahap finalisasi, bersamaan dengan peraturan presiden tentang pengembangan, pemanfaatan, keamanan, dan keselamatan AI. Kedua dokumen ini ditargetkan untuk dirilis pada tahun ini.
Patria menyebutkan bahwa persiapan peta jalan AI melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunannya mencakup 21 sesi diskusi yang dihadiri oleh lebih dari 400 peserta.
“Kami telah berusaha menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan,” katanya.
Sebelumnya, Patria telah menekankan bahwa peta jalan AI berfokus pada empat hal untuk memastikan pengembangan AI yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Pertama adalah memperkuat partisipasi semua stakeholder dalam menciptakan ekosistem AI yang inklusif.
Fokus kedua adalah pada mitigasi risiko dari penggunaan AI, seperti misinformasi dan dampak negatif lainnya.
Selanjutnya, fokus ketiga adalah pada pengembangan inovasi untuk memperkuat seluruh proses bisnis dalam pengembangan dan adopsi teknologi AI, sementara fokus keempat adalah pada peningkatan kapasitas inovasi dan riset pengembangan AI.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima sektor prioritas untuk pengembangan AI, yaitu kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, pengembangan kota pintar, dan ketahanan pangan, untuk memastikan bahwa transformasi digital mendorong keadilan dan kesejahteraan rakyat.