Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, bertemu dengan Chargé d’Affaires Australia untuk Indonesia, Steve Scott, di Jakarta pada hari Selasa untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama bilateral dalam transformasi digital.
Anas, yang mengunjungi Australia bersama timnya pada akhir tahun 2023 untuk mengamati implementasi GovTech mereka yang sukses, menyatakan harapannya bahwa kolaborasi ini akan memberikan pelajaran berharga tentang digitalisasi terintegrasi dan penggunaan data.
“Kami berharap dapat belajar dari kebijakan digitalisasi terintegrasi dan data GovTech Australia,” ujarnya dalam siaran pers.
Anas mengatakan bahwa Australia telah menyinergikan data dengan ranah digital untuk mewujudkan layanan publik inklusif dan berfokus pada kesejahteraan publik, seperti MyGov dan Digital ID. Langkah-langkah ini mirip dengan implementasi GovTech Indonesia pada tahun 2024.
“Kami fokus pada layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, mirip dengan Australia, sehingga pemerintah Indonesia juga sedang mengerjakan Digital ID,” tambah Anas.
Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa langkah untuk mempercepat kemajuan tata kelola digital, termasuk penerbitan regulasi presiden tentang arsitektur e-government (2018) dan transformasi digital (2022).
Regulasi-regulasi ini diharapkan dapat memperkuat landasan kebijakan transformasi pemerintahan digital di Indonesia.
Indonesia saat ini fokus pada GovTech, yang dilaksanakan oleh tim lintas lembaga pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara Peruri.
Related news: Kementerian berupaya peluncuran segera platform e-government INA Digital
Related news: Pemerintah akan mengintegrasikan digitalisasi birokrasi di seluruh institusi
Penerjemah: Narda S, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024