Selasa, 14 Oktober 2025 – 15:22 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, mendukung langkah pemerintah untuk menata dan membuat standar infrastruktur bangunan pesantren di Indonesia. Hal ini terjadi setelah tragedi runtuhnya masjid di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan lebih dari 60 santri meninggal.
Baca Juga :
Awal Mula Penyebab Kemarahan Publik Atas Tayangan TRANS7 yang diduga Hina Pesantren dan Kiai
“Kita tidak boleh lagi membiarkan pembangunan infrastruktur pesantren berlangsung tanpa standar kelayakan dan keselamatan yang memadai. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para santri yang tinggal dalam waktu lama di lingkungan pesantren,” kata Huda dalam keterangannya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Huda menilai, pembangunan infrastruktur pesantren selama ini cenderung diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif masyarakat. Pemerintah, kata dia, belum punya mekanisme yang tegas untuk memastikan setiap pembangunan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan bangunan.
Baca Juga :
Tayangan Xpose Trans7 Diduga Lecehkan Pesantren, Apa Itu ‘Ngalap Berkah Kiai’ yang Sering Dilakukan Santri?
“Selama ini, banyak pesantren berdiri secara swadaya. Mereka mengandalkan kemampuan finansial pengasuh dan donasi masyarakat. Di sinilah negara harus hadir,” tegasnya.
Politisi PKB itu menambahkan, bagi pesantren yang sudah lama berdiri dan terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan nasional, negara punya tanggung jawab moral untuk bantu menyediakan infrastruktur yang layak dan aman.
Baca Juga :
Menko Cak Imin: Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Layak Dibantu APBN
“Pesantren adalah pilar pendidikan yang telah mencetak jutaan lulusan berkualitas. Karena itu, sudah seharusnya negara turun tangan memastikan lingkungan belajar mereka memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Reruntuhan bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo
Lebih lanjut, Huda mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk menata pembangunan infrastruktur pesantren di tanah air.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kualitas fasilitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
Terkait pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny, Huda meminta pemerintah untuk segera memberikan bantuan nyata. “Pesantren ini telah berusia ratusan tahun dan menghasilkan banyak lulusan unggulan di bidang agama maupun umum. Negara wajib membantu agar keberlanjutan pendidikan di Al-Khoziny tetap terjamin,” kata Huda.
Ia menegaskan, proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Timur terkait dugaan kelalaian dalam peristiwa tersebut harus tetap dihormati. Namun demikian, ia meminta agar upaya penegakan hukum tidak menghambat proses pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.
Halaman Selanjutnya
“Ini musibah besar. Yang paling sedih tentu pengasuh dan keluarga besar pesantren. Karena itu, bantuan untuk membangun kembali Ponpes Al-Khoziny harus dipisahkan dari proses hukum yang sedang berjalan. Fokus kita adalah menjamin keselamatan dan masa depan para santri,” pungkas Huda.