Pantau Langsung Aktivitas DPR via Aplikasi Dana Reses

Senin, 13 Oktober 2025 – 19:31 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa mereka akan membuat aplikasi untuk memantau dana reses yang diterima oleh setiap anggota dewan. Nantinya, aplikasi ini bisa diakses publik sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja wakil mereka di DPR RI.

Baca Juga :

Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Kenaikan Dana Reses Bulan Oktober 2025

“Menurut kita, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus menunjukan komponen biaya yang sesuai dengan uang yang diberikan, begitu saja. Itu sudah bagus kalau mereka nanti wajib upload kegiatannya apa, di mana, dalam bentuk apa,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Dia menambahkan, aplikasi tersebut akan dikelola oleh Kesetjenan DPR dan diawasi langsung oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Masyarakat nantinya bisa melihat laporan kegiatan masing-masing anggota DPR.

Baca Juga :

Targetkan Pengelolaan Dana Haji Tumbuh Jadi Rp 188,9 Triliun Tahun Ini, Intip Fokus Investasi BPKH

“Kalau masyarakat mau lihat, tinggal ketik nama anggota DPR-nya. Misalnya ‘Sufmi Dasco’, nanti keluar laporannya. Itu juga akan dipantau oleh MKD,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengaku bahwa anggota DPR sering kali menambahi kekurangan biaya reses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Baca Juga :

Bakal Dilantik jadi Bos LPS, Anggito Abimanyu Tak Jabat Wamenkeu Lagi

Dia mencontohkan, saat berkunjung ke dapil pada masa reses, anggota DPR kadang diminta oleh pendukungnya untuk memperbaiki infrastruktur atau membeli peralatan tertentu.

“Nah, dalam kunjungan aspirasi kadang-kadang juga ada permintaan langsung di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, atau butuh tenda untuk orang meninggal, begitu,” kata Dasco.

“Lah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nambahi, gitu loh,” tambahnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan para anggota dewan menambahi dana karena dapilnya berada di daerah yang padat penduduk, contohnya seperti di Jakarta.

“Kadang-kadang kan seperti beberapa contoh teman-teman yang dapilnya padat, contohnya Habiburrahman, Jakarta Timur misalnya, ini di Jakarta saja,” ungkapnya.

“Yang dapilnya padat, kalau dia bikin kegiatan sosialisasi di satu titik misalnya, kemudian bikin lagi di titik lain, tapi yang dekat dengan titik itu tidak dapat, kadang konstituennya nagih. ‘Kok kami tidak dapat sembako?’ misalnya begitu. Dia akhirnya ya nambahin,” sambung dia.