Sabtu, 11 Oktober 2025 – 11:45 WIB
Medan, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Baca Juga :
BTN Salurkan 142.749 Unit KPR Subsidi hingga September 2025, Paling Banyak Milenial
Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan bahwa perhatian pada sektor perumahan adalah bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden menempatkan kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, dan papan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
Mendagri Tito di Acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan
Baca Juga :
8 Terobosan Pemerintah Bantu Warga Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah
“Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua hal yang ‘berbau’ untuk mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Mendagri di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Mendagri menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum punya rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni. Karena itu, Presiden mencanangkan Program Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. Program tersebut dipercaya tidak hanya menyediakan rumah layak, tetapi juga bisa menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan sampai jasa keuangan.
Baca Juga :
Maruarar Tegaskan Akad Massal 26.000 Unit Rumah Subsidi Khusus Buat MBR
Selanjutnya, Mendagri menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi halangan untuk menjalankan program ini. Pemerintah, katanya, mendorong kerja sama berbagai pihak seperti pengembang real estat, perbankan, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
Mendagri juga menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat memiliki rumah. Salah satunya adalah melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan ini diatur lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU). Keputusan ini menjadi dasar bagi Pemda untuk memberikan insentif bagi MBR. “Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema KUR diharapkan dapat menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.
Halaman Selanjutnya
Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menyebutkan, kalau target pembangunan tiga juta rumah per tahun tercapai, maka itu akan memberikan kontribusi tambahan sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.