Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro (Undip) untuk memperkuat pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan sumber daya perikanan. Langkah ini merupakan langkah penting untuk memajukan ekonomi biru Indonesia.
Kolaborasi ini diformalkan melalui nota kesepahaman antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Koswara, menyatakan bahwa kemitraan ini akan meningkatkan riset, pendidikan, dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola kawasan konservasi maupun mahasiswa. Dia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru kementerian, yang mendorong tata kelola laut dan ruang yang berkelanjutan.
“Kerja sama dengan Undip adalah langkah strategis untuk memajukan riset, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi kelestarian dan keberlanjutan laut,” kata Koswara di Jakarta, Jumat.
Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi, mengatakan kerja sama ini mencakup pengembangan riset dan pendidikan, peningkatan kapasitas, serta pengumpulan dan perbaikan data kelautan. Kemitraan ini akan dievaluasi setiap tahun, dengan pemantauan triwulanan untuk memastikan akuntabilitas.
Dekan FPIK Undip, Agus Trianto, menekankan bahwa sinergi pemerintah–universitas sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti pemutihan karang, perikanan berkelanjutan, pengelolaan sampah laut, dan tata kelola konservasi. Dia berharap kerja sama ini dapat menjadi model bagi wilayah maritim lain di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa geografi strategis Indonesia membutuhkan kerangka ekonomi biru yang lebih kuat untuk pembangunan nasional.
Berita terkait: Menteri desak percepatan penerapan program ekonomi biru Indonesia
Dia menggambarkan ekonomi biru sebagai pendekatan yang mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.
Trenggono memperingatkan bahwa proyeksi kenaikan 30 persen populasi global pada 2050 akan membebani pasokan pangan berbasis darat, menjadikan lautan sebagai masa depan ketahanan pangan.
“Kita harus mulai mengandalkan sumber pangan dari laut—blue food,” ujarnya di Semarang, Rabu (8 Oktober). Dia menambahkan bahwa laut menawarkan lebih dari 2.500 spesies yang dapat dimakan, kaya protein, rendah emisi karbon, dan berkelanjutan bagi lingkungan.
Melalui kolaborasi KKP–Undip, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan yang ilmiah, efektif, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis biru Indonesia.
Berita terkait: Indonesia memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi biru: Menteri
Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025