Minggu, 5 Oktober 2025 – 21:04 WIB
Jakarta, VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngungkapin, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jabar yang nggak produktif akan diperbantukan jadi tenaga Tata Usaha (TU) di SMA dan SMK negeri di daerahnya. Hal ini juga karena pengurangan transfer pusat ke Jawa Barat di tahun 2026.
Baca Juga:
Buka SPEKIX 2025, Tri Tito Karnavian: Ruang Merayakan Keberanian dan Kreativitas Anak Istimewa
Dedi ngaku dia udah minta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) buat melakukan kajian ke pegawai-pegawai di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat.
"Hari ini saya minta kepala badan kepegawaian untuk mengkaji begini, pegawai-pegawai yang di OPD-nya nggak punya peran strategis dan produktif, akan diarahin buat jadi tenaga tata usaha di SMA dan SMK," kata Dedi.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari
Menurut Dedi, ini buat mempermudah para kepala sekolah ngurus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai tenaga administrasi di sekolah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi korban majelis taklim ambruk di Bogor
Photo : VIVA Bogor/M Aprian Romadhoni
Baca Juga:
Kriteria Pegawai Termalas Pemprov Jabar yang Akan Diumumkan Dedi Mulyadi Lewat Medsos Setiap Bulan
"Jadi jumlah pegawai yang masuk kerja, tiap hari jadi berkurang, sehingga beban listrik juga turun," ujarnya.
Efisiensi belanja listrik, kata Dedi, juga akan dilakukan dengan pake meteran listrik di seluruh Jawa Barat yang dipercaya bisa nurunin biaya listrik.
Kebijakan ini, ujar Dedi, diharapin bisa dieksekusi mulai Januari 2026 dengan mendistribusikan mereka ke sekolah-sekolah buat diperbantukan sebagai tenaga administrasi.
"Jadi langsung SK-nya di sekolah, diperbantukan. Daripada numpuk di kantor nggak ada kerjaan. Kan banyak ASN yang nggak kebagian job. Ya udah, termasuk PPPK, simpan di situ aja," katanya.
Soal kemungkinan ASN itu balik lagi ke OPD asalnya, Dedi bilang hal itu nggak akan jadi masalah karena tergantung jenjang karir yang bisa ditempuh.
"Iya, tergantung perjenjangan karir, nggak masalah kalo begitu. Tapi yang paling penting tugas-tugas sekolah bisa selesai. Jadi jangan sampai di satu sisi nggak ada kerjaan, di sisi lain terlalu banyak kerjaan," tuturnya.
Ilustrasi ruang kelas/sekolah
Diketahui, APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Penurunan ini datang dari beberapa pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun jadi Rp843 miliar.
Halaman Selanjutnya
Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun jadi Rp3,3 triliun, sama penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dikoreksi dari Rp4,8 triliun jadi Rp4,7 triliun.