Pada Kamis malam, Apple menghapus aplikasi yang memungkinkan para imigran untuk melacak aktivitas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).
ICEBlock, aplikasi yang diluncurkan sebagai respons terhadap kebijakan anti-imigran Presiden Trump, terinspirasi dari aplikasi lalu lintas crowdsourced milik Google, Waze. Aplikasi ini memberikan cara bagi pengguna untuk melaporkan aktivitas ICE di sekitarnya secara crowdsourced.
"Kami baru saja menerima pesan dari App Review Apple bahwa #ICEBlock telah dihapus dari App Store karena ‘konten yang tidak pantas’. Satu-satunya alasan yang dapat kami bayangkan adalah tekanan dari Pemerintahan Trump. Kami telah membalas dan akan melawan ini! #resist," tulis ICEBlock dalam sebuah postingan di Bluesky.
ICEBlock menerima kecaman keras dari pejabat pemerintahan Trump awal tahun ini. Pelaksana Tugas Direktur ICE Todd M. Lyons mengklaim bahwa aplikasi tersebut "pada dasarnya menjadikan petugas penegak hukum federal sebagai sasaran," dalam pernyataan pers pada bulan Juni.
Jaksa Agung Pam Bondi kini mengambil kredit atas penghapusan tersebut, dengan mengatakan kepada Fox News bahwa kantornya telah menghubungi Apple untuk menuntut agar mereka menghapus aplikasi itu.
Awal musim panas ini, Bondi juga tampil di Fox News untuk secara terbuka mengancam pendiri ICEBlock, Joshua Aaron. "Kami sedang mengawasinya," katanya. "Dan dia sebaiknya berhati-hati." Sekitar waktu itu, Bondi juga mengatakan bahwa ia ingin menuntut CNN karena menayangkan segmen tentang aplikasi tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Operasi Penghapusan ICE, Marcos Charles, juga menyebutkan bahwa ICEBlock dan aplikasi pelacak ICE serupa digunakan dalam penembakan mematikan di fasilitas ICE di Dallas, meskipun penembak akan mengetahui lokasi fasilitas tersebut tanpa aplikasi pelacak.
"Saya sangat kecewa dengan tindakan Apple hari ini. Menyerah pada rezim otoriter bukanlah langkah yang tepat," kata Aaron kepada 404 Media. "Ini adalah pidato yang dilindungi oleh amendemen pertama Konstitusi Amerika Serikat."
"Informasi yang diberikan kepada Apple oleh penegak hukum menunjukkan bahwa aplikasi Anda melanggar Pedoman 1.1.1 karena tujuannya adalah untuk memberikan informasi lokasi tentang petugas penegak hukum yang dapat digunakan untuk membahayakan petugas tersebut secara individu atau sebagai kelompok," bunyi email Apple kepada Aaron, menurut 404 Media.
Pada tahun 2019, Apple menghapus aplikasi crowdsourced serupa yang memungkinkan pengguna melacak pergerakan polisi Hong Kong di tengah protes Hong Kong yang ditandai dengan brutalitas polisi. Saat itu, banyak anggota parlemen Partai Republik dengan cepat mengkritik keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai sensor.
"Perusahaan Amerika tidak boleh disensor atau diperintah oleh musuh asing," cuit Senator Florida Rick Scott, seorang Republik, pada waktu itu.
ICEBlock menduduki peringkat teratas di App Store selama musim panas seiring dengan meningkatnya kebijakan deportasi massal dan penggerebekan ICE oleh pemerintahan Trump, sebagai bagian dari janji kampanye Presiden untuk menerapkan "deportasi terbesar" dalam sejarah AS.
"Dalam beberapa tahun terakhir, ICE telah menghadapi kritik karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip konstitusional serta proses hukum, sehingga sangat penting bagi komunitas untuk tetap terinformasi tentang operasinya," tulis situs web ICEBlock untuk menjelaskan alasan keberadaan aplikasi ini.
Aplikasi ini bersikeras bahwa dirinya sepenuhnya anonim, tetapi klaim tersebut telah diperdebatkan. ICEBlock tidak menyimpan basis data aktivitas pengguna, namun basis data unduhan tersedia di Apple, dan kemungkinan Apple juga melacak pendaftaran perangkat untuk notifikasi push, menurut para pendiri aplikasi berfokus privasi lain yang berbicara dengan The Verge tentang hal ini awal tahun ini. Di sisi lain, seorang peneliti keamanan pihak ketiga telah mengkonfirmasi klaim ICEBlock tentang privasi dan anonimitas total.
Aplikasi ini sebelumnya hanya tersedia untuk perangkat iOS, sehingga kini masa depan ICEBlock dan penggunanya tidak jelas.