Jakarta (ANTARA) – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kehadiran personel polisi dalam demonstrasi publik bukan bermaksud membatasi kebebasan berekspresi, tetapi untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung dengan aman.
“Ruang-ruang demokrasi harus tetap hidup, tapi tidak boleh dimanfaatkan dengan cara yang menghambat kemajuan bangsa,” kata Kapolri dalam pidato virtualnya pada dialog publik di Stadion PTIK, Senin.
Dia menjelaskan bahwa dalam unjuk rasa yang damai, polisi mengedepankan pelayanan dan menerapkan pendekatan pengamanan yang humanis.
“Pendekatan ini menekankan dialog dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” jelasnya.
Namun, dia mengakui bahwa dalam prakteknya, beberapa unjuk rasa disusupi oleh provokator yang mengubah demonstrasi damai jadi tindakan anarkis, kerusuhan, bahkan menimbulkan korban jiwa.
“Selain kerugian materil seperti rusaknya fasilitas umum, gedung DPR, dan kantor polisi di berbagai daerah, ada juga korban jiwa dan kerugian immateril, termasuk rasa takut, cemas, dan trauma di masyarakat,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa polisi berkomitmen untuk melindungi hak seluruh warga negara dan menegakkan HAM.
Dia menambahkan bahwa polisi mengikuti prosedur operasi standar (SOP) yang ketat, termasuk Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Prosedur Standar No. 1 Tahun 2010 tentang Penanganan Aksi Anarkis.
Penegakan hukum juga dilakukan dengan penekanan pada keadilan restoratif, bukan hanya tindakan represif semata.
“Ini merupakan bagian dari tugas Polri untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga,” kata Kapolri.
Dialog itu dihadiri oleh berbagai pembicara, termasuk Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan filsuf Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Berita terkait: [Tautan berita 3]
*Penerjemah: Nadia, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025*