Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup mendukungan program Seed Grant-Smart Green ASEAN Cities (SGAC) dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memperkuat pendanaan hijau dan mendorong ekonomi sirkuler.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menekankan bahwa kolaborasi antar sektor sangat penting untuk membangun kota yang hijau dan tahan terhadap perubahan iklim.
Program ini tak hanya bertujuan mengurangi emisi dari sektor sampah, tetapi juga menyediakan mekanisme pendanaan inovatif untuk pelaku ekonomi sirkuler di tingkat masyarakat, dengan dukungan mitra nasional dan internasional.
SGAC dirancang sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi kota-kota di Indonesia menuju pembangunan hijau melalui mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.
Target program ini adalah pengelolaan sampah terpadu dan pengurangan emisi gas rumah kaca, terutama metana, yang potensi pemanasannya 25 kali lebih besar dari karbon dioksida.
Dengan pendekatan ekonomi sirkuler, sampah organik akan diubah menjadi peluang ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal, koperasi, dan UMKM, sehingga menciptakan nilai tambah dan manfaat sosial.
Peluncuran SGAC didukung oleh United Nations Capital Development Fund (UNCDF) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.
Diaz menyoroti bahwa penguatan finansial hijau sangat penting untuk mengatasi dua tantangan besar Indonesia: pengelolaan sampah dan kesenjangan pendanaan iklim. Saat ini, hanya sekitar 39 persen sampah yang dikelola, dengan pengolahan efektif hanya 9 hingga 10 persen.
Sementara itu, kebutuhan pendanaan iklim diperkirakan mencapai Rp470 triliun per tahun, padahal APBN hanya dapat menyediakan sekitar Rp76 triliun.
Diaz menekankan bahwa kesenjangan besar ini harus diatasi melalui inovasi, kolaborasi, dan instrumen keuangan yang tepat. Kabupaten Banyumas dipilih sebagai proyek percontohan pertama untuk menerapkan SGAC.
Kabupaten tersebut akan menerima peralatan teknis dan modal kerja untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadunya, termasuk pengembangan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) dan budidaya Black Soldier Fly (BSF).
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dana, tapi juga pada komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Diaz yakin Banyumas berpotensi besar menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan yang bisa diterapkan di daerah lain.