Keputusan ini berarti Rebecca Slaughter untuk sementara waktu masih tidak diperbolehkan menduduki posisinya di Komisi Perdagangan Federal.
Diterbitkan Pada 22 Sep 2025
Mahkamah Agung Amerika Serikat telah setuju untuk menangani sebuah kasus yang mempertanyakan apakah Presiden Donald Trump dapat memecat anggota Demokrat dari Komisi Perdagangan Federal (FTC) meskipun ada perlindungan jabatan dari kongres untuk posisi tersebut.
Pengadilan tinggi itu mengumumkan keputusannya pada Senin, yang pada intinya memperbolehkan Rebecca Slaughter untuk tetap dijauhkan dari kantornya di lembaga perlindungan konsumen dan antimonopoli tersebut sementara kasusnya berlangsung.
Artikel Rekomendasi
Pengadilan mengumumkan akan menyelenggarakan sidang untuk kasus ini pada bulan Desember.
Pada awal bulan ini, Mahkamah Agung memberikan penangguhan darurat yang juga menegaskan kemampuan Trump untuk memecat Slaughter, kendati bersifat sementara.
Penangguhan tersebut membatalkan keputusan Hakim Distrik AS Loren AliKhan yang berbasis di Washington, DC, yang sebelumnya melindungi komisioner FTC dari pemecatan sebelum masa jabatannya berakhir.
Ketua Mahkamah Agung John Roberts pada 8 September lalu menangguhkan perintah AliKhan – yang memungkinkan Trump untuk tetap menahan Slaughter dari posisinya – guna memberi waktu lebih bagi pengadilan untuk mempertimbangkan permintaan pemerintah terkait perintah hakim tersebut.
Sengketa ini berpusat pada kekuasaan presiden dari Partai Republik untuk memberhentikan kepala lembaga pemerintah yang dilindungi oleh ketentuan pemberhentian yang ditetapkan Kongres untuk memberikan tingkat independensi tertentu bagi lembaga-lebaga tersebut dari kendali presiden.
Undang-undang federal memperbolehkan presiden untuk memecat komisioner FTC hanya atas alasan tertentu – seperti ketidakefisienan, pengabaian tugas, atau pelanggaran dalam jabatan – tetapi bukan karena perbedaan kebijakan. Perlindungan serupa berlaku untuk pejabat di lembaga independen lainnya, termasuk Dewan Hubungan Perburuhan Nasional dan Badan Perlindungan Sistem Merit.
Slaughter adalah satu dari dua komisioner Demokrat yang berusaha dipecat oleh Trump pada bulan Maret. Pemecatan tersebut menuai kritik tajam dari senator Demokrat dan kelompok anti monopoli yang khawatir langkah itu dirancang untuk menghilangkan oposisi terhadap perusahaan-perusahaan besar di dalam lembaga tersebut.
Pada bulan Mei, Mahkamah Agung mengizinkan pemecatan yang dilakukan Trump di Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB) dan Badan Perlindungan Sistem Merit (MSPB) – meskipun ada perlindungan jabatan untuk posisi-posisi tersebut – sementara proses hukum yang mempertanyakan pemberhentian itu berlangsung.
Pengadilan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan keleluasaan yang luas kepada presiden untuk memecat pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan eksekutif atas namanya dan pemerintah “kemungkinan besar dapat menunjukkan bahwa baik NLRB maupun MSPB menjalankan kekuasaan eksekutif yang cukup besar.”
Dengan mengutip alasan tersebut pada bulan Juli, pengadilan juga mengizinkan Trump untuk memberhentikan tiga anggota Demokrat dari badan pengawas produk konsumen teratas pemerintah AS sementara gugatan hukum terhadap pemberhentian mereka dilakukan.
Pemerintah telah berulang kali meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkan penerapan kebijakan Trump yang terhambat oleh pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung, yang memiliki mayoritas konservatif 6-3, telah memihak pemerintah di hampir setiap kasus yang diminta untuk ditinjau ulang sejak Trump kembali menjadi presiden pada bulan Januari.
Trump juga berupaya memecat Gubernur Federal Reserve Lisa Cook.
Sejak pemberhentian Slaughter dan rekannya sesama komisioner Demokrat pada bulan Maret, FTC untuk sebagian besar waktu itu beroperasi dengan tiga anggota Republik dan tanpa anggota Demokrat.
Lembaga tersebut telah menjalankan agenda kebijakan konservatif dalam beberapa bulan terakhir, termasuk menyelenggarakan sebuah lokakarya tentang apa yang mereka sebut sebagai bahaya perawatan medis afirmasi gender bagi remaja transgender. FTC telah memperingatkan Google bahwa menyaring email penggalangan dana Republik sebagai spam bisa melanggar hukum dan berusaha menyelidiki kelompok pemantau media yang dituduh oleh miliarder Elon Musk membantu mengordinir pemboikotan pengiklan terhadap platform media sosialnya, X.