Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk satgas reformasi institusi untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme di tubuh Polri, kata pejabat kepolisian pada Senin.
“Kapolri telah memerintahkan staf dan jajarannya untuk membentuk tim ini sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas,” kata Juru Bicara Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta.
Satgas ini diformalkan dengan surat perintah yang ditandatangani Prabowo pada 17 September, dengan nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025. Tujuannya adalah mengawasi transformasi institusi Polri bekerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain melalui apa yang disebut pejabat sebagai pendekatan sistematis.
“Ini untuk mempercepat transformasi institusi Polri sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Andiko.
Inisiatif reformasi ini berakar pada Strategi Besar Polri 2025–2045 dan dirancang secara luas serta struktural, melibatkan semua unit polisi di seluruh Indonesia. Sebanyak 52 perwira senior dan menengah telah ditunjuk dalam tim ini.
Prabowo akan bertindak sebagai pelindung satgas, dengan Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat. Tim ini akan diketuai oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Jenderal (HOR) Ahmad Dofiri sebagai penasihat khususnya untuk ketertiban umum dan reformasi kepolisian. Presiden juga mempersiapkan keputusan presiden untuk membentuk Komite Reformasi Polri secara formal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan misi satgas ini adalah mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepolisian.
“Keinginan presiden tentu saja kita semua menghargai institusi Polri, tetapi ada beberapa bagian yang mungkin perlu peningkatan dan evaluasi,” kata Hadi.
“Itu hal yang wajar bagi setiap institusi, dan sejalan dengan arahan presiden untuk memperkuat profesionalisme Polri,” tambahnya.
Dorongan reformasi ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap Polri dalam beberapa tahun terakhir, menyusul tuntutan untuk transparansi yang lebih besar, akuntabilitas, serta peningkatan pelayanan publik.
Berita terkait: Presiden Prabowo dukung pembentukan komisi reformasi Polri
Berita terkait: Presiden Prabowo akan segera bentuk Komisi Reformasi Polri Nasional
Penerjemah: Nadia Putri Rahmani, Martha Herlinawati Simanjunta
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025