Sudah delapan bulan menjalani masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump terus berusaha menindak mereka yang dianggap sebagai musuh politiknya. Hal ini memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara, sensor media, dan tuntutan hukum yang bersifat politis.
Beberapa contoh termasuk penangguhan acara komedian Jimmy Kimmel, pembatasan untuk reporter di Pentagon, dan permintaan terbuka Trump kepada Jaksa Agung Pam Bondi untuk menuntut lawan-lawan politiknya. Trump disebut sedang memperkuat kekuasaannya dan memberantas mereka yang bersuara menentangnya.
Dalam sebuah unggahan media sosial akhir pekan lalu yang ditujukan kepada Bondi, Trump mengatakan bahwa investigasi terhadap beberapa musuhnya tidak melakukan kemajuan. “Kita tidak bisa menunda lagi, ini merusak reputasi dan kredibilitas kita,” katanya.
Beberapa senator mengkritik tindakan Trump. Senator Rand Paul mengatakan bahwa tidak benar bagi pemerintahan Trump untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya terhadapnya. Sementara Senator Chris Murphy menyebutnya sebagai tindakan yang tidak konstitusional dan tidak bermoral.
Trump juga telah menunjuk orang-orang dekatnya untuk posisi jaksa di berbagai wilayah, termasuk mantan pembawa acara Fox News Jeanine Pirro dan mantan pengacaranya Alina Habba.
Di sisi lain, Pentagon mengeluarkan aturan baru yang membatasi peliputan media. Jurnalis sekarang harus menandatangani janji untuk tidak melaporkan informasi yang belum disetujui.
Trump menyatakan diri sebagai penentang sensor dan telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang pembatasan kebebasan berbicara. Namun, ia juga telah menggugat beberapa organisasi media karena pemberitaan negatif tentang dirinya.
Kasus yang paling banyak mendapat perhatian adalah penangguhan acara Jimmy Kimmel oleh ABC. Ketua FCC Brendan Carr menyebut komentar Kimmel “sangat tidak pantas” dan mengancam akan mengambil tindakan. Trump merayakan keputusan tersebut di media sosialnya.
Tidak semua senator Republik setuju dengan tindakan terhadap Kimmel. Senator Ted Cruz menyebutnya “sangat berbahaya” bagi pemerintah untuk campur tangan dalam menentukan pembicaraan yang diizinkan.