Kepolisian Somalia telah menangkap empat konten kreator TikTok atas tuduhan melakukan penghinaan terhadap Presiden Hassan Sheikh Mohamud dalam sebuah video tarian.
Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa pria muda menari mengiringi remix dari lagu kampanye yang awalnya digunakan selama masa pencalonan presiden pada 2022, namun dengan lirik yang telah diubah untuk menyertakan kata-kata yang bersifat merendahkan.
Dalam sebuah pernyataan, kepolisian menyatakan bahwa para tersangka telah ditahan dan akan segera dikenai tuduhan formal. Mereka belum memberikan komentar sejak penangkapan terjadi.
Sejumlah influencer media sosial telah ditangkap dan dipenjara di masa lalu karena menyebarkan penghinaan bernuansa kesukuan, hasutan, atau konten yang dianggap “tidak bermoral” di platform seperti TikTok—namun ini adalah kasus pertama yang melibatkan seorang politisi tingkat tinggi.
Pada Agustus tahun lalu, tujuh pengguna TikTok dijatuhi hukuman penjara enam bulan oleh pengadilan di ibu kota, Mogadishu, karena dituduh memprovokasi kerusuhan sipil dan menyebarkan immorlitas.
Otoritas setempat menyatakan bahwa perilaku dalam video terbaru ini—yang aslinya telah dihapus namun masih banyak dibagikan di TikTok dan platform media sosial lainnya—merupakan sebuah tindak pidana menurut hukum Somalia.
Juru bicara kepolisian, Jenderal Abdifatah Aden, memperingatkan publik bahwa siapapun yang terlibat dalam aksi serupa yang tidak menghormati institusi nasional atau para pemimpin akan “menghadapi proses hukum yang seberat-beratnya”.
Penangkapan ini telah memicu kembali debat publik mengenai peran media sosial di Somalia, khususnya TikTok, yang kerap menjadi pusat kontroversi di masa lampau.
Sebagian masyarakat menyuarakan dukungannya terhadap para pria muda tersebut, sementara yang lain membela tindakan penangkapan ini dengan argumen bahwa kebebasan berekspresi tidak seharusnya meluas hingga ke tingkat seperti itu—terutama di sebuah negara yang masih bergumul dengan tata kelola pemerintahan yang rapuh.
TikTok merupakan platform yang sangat populer di Somalia dan di kalangan diaspora besarnya—khususnya di kalangan pemuda, yang menggunakannya untuk komentar dan satir politik.
Banyak orang juga memanfaatkannya untuk bisnis sekaligus sebagai sumber hiburan.
Pada tahun 2023, pemerintah sempat mempertimbangkan untuk melarang platform tersebut sepenuhnya, dengan alasan kekhawatiran atas keamanan nasional, penyebaran misinformasi, dan pengikisan nilai-nilai sosial serta moral.
Larangan tersebut tidak diterapkan pada saat itu karena kuatnya penolakan dari publik, namun para pejabat memperingatkan bahwa platform itu semakin sering digunakan untuk menyebarkan konten berbahaya, termasuk propaganda ekstremis dan materi fitnah.