Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kesadaran masyarakat yang rendah, sumber daya manusia yang terbatas, dan misinformasi sebagai tantangan besar dalam upaya mengendalikan penyakit campak.
Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, menyatakan pada Sabtu bahwa vaksin itu aman dan efektif, namun persepsi publik masih menjadi penghalang.
“Masyarakat harus diedukasi bahwa vaksin aman dan efektif untuk mencegah campak, yang bisa menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian,” tegasnya.
Muhawarman mencatat bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap imunisasi menghambat pencapaian target cakupan vaksinasi. Misinformasi dan ketidakpercayaan terhadap keamanan dan manfaat vaksin semakin memperparah keraguan.
Dia menambahkan, faktor sosio-kultural, kondisi lingkungan, dan gizi buruk juga meningkatkan kerentanan terhadap campak, sehingga memerlukan aksi terkoordinasi dari berbagai sektor.
Keterbatasan sumber daya juga jadi kesulitan. Personel dan anggaran yang terbatas, ditambah kondisi geografis yang menantang di beberapa wilayah, membatasi akses ke layanan kesehatan dan menghambat surveilans serta kampanye imunisasi.
“Kami mengalami kesulitan dalam merujuk pasien bila terjadi komplikasi. Kapasitas tenaga medis dalam mendeteksi kasus dini, menganalisis data surveilans, dan memberikan imunisasi bervariasi, sehingga dapat menghambat respons wabah,” jelas Muhawarman.
Tantangan lain, katanya, adalah ketidakpatuhan terhadap isolasi. Banyak pasien menganggap campak sebagai penyakit ringan dan menolak diisolasi, sehingga meningkatkan risiko penularan lebih lanjut.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemenkes menggencarkan kampanye edukasi publik, khususnya kepada orang tua, untuk menekankan bahwa vaksin campak aman dengan efek samping ringan seperti demam atau ruam di tempat suntikan.
“Campak dapat menyebabkan pneumonia, radang otak, bahkan kematian. Vaksin efektif untuk mencegah komplikasi ini,” kata Muhawarman.
Pemerintah juga memperkuat surveilans campak-rubela melalui penyelidikan epidemiologi, mekanisme respons cepat, dan pelacakan kontak untuk mengidentifikasi kasus yang tidak dilaporkan. Isolasi pasien tetap menjadi langkah kunci untuk membatasi penularan dan mencegah komplikasi.
Terakhir, otoritas berupaya memperluas cakupan imunisasi dan meningkatkan deteksi dini wabah dengan melibatkan petugas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.