Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyatakan bahwa desakan masyarakat untuk membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR harus dipahami sebagai tuntutan akan keadilan. Menurut dia, kebijakan dewan seharusnya merefleksikan empati terhadap kondisi ekonomi rakyat, serta didukung dengan transparansi anggaran secara proaktif guna memulihkan kepercayaan publik.
Ferry menegaskan bahwa suara rakyat adalah prioritas utama. Desakan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi.
“Ketika rakyat masih berjuang menghadapi tantangan ekonomi, seharusnya para wakil mereka menunjukkan empati. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan publik. Kami mendukung segala upaya yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Ferry pada Kamis (4/9/2025).
Mantan Komisioner KPU RI ini menekankan bahwa transparansi anggaran DPR merupakan kunci untuk mengatasi krisis kepercayaan yang semakin dalam. Publikasi proaktif mengenai penggunaan anggaran dipercaya dapat mengurangi kecurigaan masyarakat serta membuka ruang dialog yang sehat.
“Protes dari massa menunjukkan bahwa kurangnya transparansi telah memicu krisis kepercayaan. Dengan keterbukaan, kita buktikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita harus membangun kembali dialog yang sehat dengan rakyat,” kata Ferry yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat.