Partai-partai politik Indonesia telah menyetujui pencabutan sebagian fasilitas negara yang dinikmati para politisi mereka dalam upaya meredam protes nasional, demikian disampaikan oleh presiden.
Sejumlah kota di negara Asia selatan ini, termasuk ibu kota Jakarta, telah diguncang demonstrasi anti-pemerintah dalam sepekan terakhir yang kadang berujung pada bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi.
Meskipun aksi protes dipicu oleh beragam isu—termasuk tewasnya seorang pengemudi ojek online—salah satu keluhan inti berkaitan dengan tunjangan bulanan baru bagi anggota legislatif.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pada Minggu bahwa beberapa fasilitas akan dibatalkan, termasuk besaran beberapa tunjangan.
Pemimpin Indonesia—yang telah membatalkan kunjungan ke China akibat kerusuhan ini—menyatakan bahwa beberapa demonstrasi telah melampaui batas damai dan dapat digolongkan sebagai “pengkhianatan dan terorisme”.
Dia menambahkan bahwa dia telah memerintahkan kepolisian dan angkatan bersenjata untuk mengambil tindakan tegas terhadap penjarahan dan perusakan properti.
Kediaman Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati termasuk yang menjadi sasaran penjarah pada Minggu, menurut laporan kantor berita AFP.
Protes ini terutama berpusat pada kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar 50 juta rupiah—hampir sepuluh kali upah minimum di Jakarta.
Namun, aksi ini semakin meluas setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tertabrak kendaraan polisi saat unjuk rasa di ibu kota pada Kamis.
Tiga orang tewas setelah para pengunjuk rasa membakar gedung DPRD pada Jumat malam.
Sepanjang akhir pekan, protes berlanjut dengan polisi di Jakarta Pusat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di jalanan, sementara sejumlah demonstran melemparkan bom molotov dan petasan ke asrama polisi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan beberapa demonstrasi mungkin dapat digolongkan sebagai “pengkhianatan dan terorisme”.
Prabowo tidak merincikan anggota dewan mana yang tunjangannya akan dikurangi, namun mengatakan moratorium perjalanan luar negeri juga akan diberlakukan.
Namun, konsesi kepada para pengunjuk rasa mungkin tidak akan meredam penolakan yang telah meluas.
Muzammil Ihsan, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, kelompok mahasiswa terbesar di negara ini, mengatakan kepada Reuters bahwa langkah tersebut “belum cukup” dan bahwa demonstrasi lebih lanjut sedang dipertimbangkan.
“Pemerintah harus menyelesaikan masalah yang berakar mendalam,” ujarnya. “Kemarahan di jalanan bukan tanpa alasan.”
Para pengunjuk rasa menuntut upah yang lebih tinggi, pajak yang lebih rendah, langkah-langkah anti-korupsi yang lebih kuat, serta menyatakan keberatan atas cara-cara keras polisi dalam menangani beberapa aksi unjuk rasa.