loading…
Prof Dr Bambang Setiaji
Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah
Minggu lalu kami menulis tentang kenapa kelesuan ekonomi rakyat tidak terlihat? BPS mengeluarkan angka pertumbuhan 5,2% dan DPR malah menaikkan pendapatan mereka lewat berbagai tunjangan. Pajak-pajak dari rakyat, terutama PBB di berbagai daerah, naik banyak banget dan udah bikin orang marah sebelumnya, kayak di Pati dan tempat lain.
Sekarang ini protes ke DPR sangat besar. Kematian almarhum Affan Kurniawan nambahin rasa sakit rakyat yang nasibnya sering diabaikan oleh elit ekonomi, politik, dan aparat. Kepolisian adalah salah satu lembaga yang sering berhadapan dengan rakyat di sisi elit itu.
Untuk hadapi kemarahan rakyat, sebaiknya presiden umumkan keberpihakan dan empati ke rakyat. Salah satunya dengan umumkan pemotongan gaji. Jadi pejabat publik itu masa untuk berbakti, bukan cari kekayaan.
Praktik Baik Pemotongan Gaji
Ada contoh baik dari pelayan publik di negara ini, sebut aja Muhammadiyah yang disebut di banyak media sebagai salah satu lembaga paling kaya. Semua pejabat Muhammadiyah nggak digaji.
Waktu mereka jadi dosen atau dokter, pimpin rumah sakit atau kampus di Muhammadiyah, mereka digaji. Tapi pas terpilih memimpin organisasi, mereka berhenti digaji. Jadi, jadi pejabat seharusnya diatur supaya bener-bener mengabdi untuk umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
Data berikut ini contoh baik pemotongan gaji sebagai bentuk empati atas kesulitan ekonomi rakyat. 1. Selandia Baru (2020): PM dan menteri potong gaji 20% (solidaritas pandemi). 2. Singapura (2020): presiden, menteri, anggota parlemen potong gaji 1–3 bulan (pandemi). 3. India (2020): Anggota parlemen dan menteri potong gaji 30% (pandemi).