Mengchen Zhang
BBC Global China Unit, melaporkan dari Texas
Kantor Gubernur Texas
Upacara penandatanganan Gubernur Greg Abbott berlangsung pada 26 Agustus lalu
Jason Yuan, pemilik bengkel mobil bekas, menutup kap mesin setelah mengencangkan mur terakhir pada terminal aki—sebuah rutinitas yang sangat ia kuasai.
Texas telah lama terasa seperti rumah baginya, sebagai warga naturalisasi AS kelahiran Tiongkok. Namun, sebuah undang-undang negara bagian yang baru disahkan menggoyahkan keyakinannya terhadap tanah air pilihannya.
Texas Senate Bill 17 tahun 2025, atau dikenal sebagai SB 17, akan berlaku efektif per 1 September, yang membatasi perorangan dan perusahaan dari Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia untuk membeli serta menyewa properti.
Pejabat menyatakan rancangan undang-undang ini untuk melindungi keamanan nasional. Tetapi bagi orang-orang seperti Tuan Yuan, ia menyampaikan pesan diskriminatif—bahwa orang yang tampak sepertinya tidak diterima di Texas.
“Ini anti-Asia, anti-imigran, dan secara khusus menargetkan warga Amerika keturunan Tionghoa,” ujar Perwakilan Texas Gene Wu, seorang Demokrat yang memimpin perlawanan terhadap RUU tersebut.
Wu mengatakan kepada BBC bahwa undang-undang baru ini dapat merugikan bisnis di Texas. Perusahaan-perusahaan yang dapat membawa investasi senilai jutaan dolar ke negara bagian tersebut justru mencari opsi di tempat lain.
Perwakilan Texas Gene Wu memimpin perlawanan terhadap RUU tersebut
RUU menyasar ‘pengaruh malignan’
SB 17 diajukan awal tahun ini dan ditandatangani menjadi undang-undang pada 20 Juni oleh Gubernur Greg Abbott, yang menyebutnya sebagai “larangan terkeras di Amerika” untuk menjauhkan “musuh” asing.
Aturan ini melarang individu dan organisasi tertentu dari negara-negara yang ditetapkan sebagai ancaman keamanan nasional untuk memperoleh properti di Texas—termasuk rumah, ruang komersial, dan lahan pertanian. Ini juga membatasi lama waktu menyewa properti menjadi kurang dari satu tahun.
Tiongkok adalah negara pertama yang disebut dalam undang-undang tersebut, yang menuduh Beijing menggunakan “aktivitas pengaruh koersif, subversif, dan malignan untuk melemahkan Amerika Serikat” dalam upayanya melampaui AS secara ekonomi, militer, dan politik.
Pelanggar hukum ini dapat menghadapi denda lebih dari $250.000 (£193.000) atau hukuman penjara.
Warga negara AS dan pemegang kartu hijau dibebaskan, dan pemegang visa yang sah masih diizinkan memiliki satu tempat tinggal utama. Namun, para penentang mengatakan terlepas dari pengecualian tersebut, RUU ini bersifat diskriminatif, dan siapa pun yang dianggap mirip orang Tionghoa dapat menjadi sasaran pengawasan yang tidak adil.
Pada Juli lalu, Chinese American Legal Defense Alliance (Calda), sebuah organisasi nirlaba, mengajukan gugatan atas nama tiga pemegang visa dari Tiongkok, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional.
Hakim kemudian menolak kasus itu, memihak jaksa agung negara bagian yang menyatakan bahwa para penggugat—yang merupakan pemegang visa pelajar dan visa kerja yang tinggal di Texas—tidak akan terdampak langsung oleh undang-undang tersebut.
Karenanya, ketiga penggugat tampaknya terbebaskan untuk sementara. Namun, bagi kelompok pemegang visa yang lebih luas dari keempat negara tersebut, kurangnya interpretasi jelas atas pasal-pasal hukum masih memicu ketidakpastian. Calda menyatakan telah mengajukan banding.
‘Undang-Undang Eksklusi Tiongkok 2025’
Warga negara Tiongkok merupakan kelompok terbesar yang terdampak undang-undang baru ini. Setidaknya 120.000 orang yang lahir di Tiongkok daratan tinggal di Texas per 2023.
Qinlin Li, lulusan baru Texas A&M University dan salah satu penggugat dalam gugatan terhadap SB 17, mengaku terkejut ketika pertama kali mengetahui RUU tersebut.
“Jika tidak ada hak asasi manusia, maka kita [seolah] kembali ke 150 tahun yang lalu, seperti pekerja rel kereta api,” kata Ms. Li.
Ms. Li tinggal di apartemen sewaan yang terletak di kawasan permukiman tenang di pinggiran kota Austin. Sibuk dengan pekerjaan dan gugatannya, ia tidak memiliki waktu untuk mencari apartemen baru yang sesuai kebutuhannya hingga dua minggu sebelum sewaannya habis.
Ia sedang dalam proses pindah ketika gugatan tersebut ditolak. Meskipun putusan pengadilan menyatakan ia tidak terdampak undang-undang, ia mengaku seluruh proses ini telah membebani kesehatan mentalnya.
“Saya rasa ini akan menghalangi orang untuk belajar dan bekerja di sini karena terlalu merepotkan hanya untuk memikirkannya,” ujar Ms. Li.
Jason Yuan mencurahkan waktunya di luar pekerjaan bengkel mobil untuk menjadi aktivis komunitas. Sebelum RUU disahkan, ia memimpin unjuk rasa di luar ibu kota Texas dan memberikan kesaksian di sidang publik, mengatakan kepada komite bahwa RUU properti baru ini pantas disebut “Undang-Undang Eksklusi Tiongkok 2025”.
Pada tahun 1882, Undang-Undang Eksklusi Tiongkok, sebuah undang-undang yang didorong sentimen anti-Tionghoa, disahkan. Undang-undang kontroversial itu melarang imigrasi pekerja Tiongkok ke AS.
Ning Li
Jason Yuan berpidato dalam unjuk rasa anti-SB 17 di luar gedung capitol negara bagian di Austin pada Mei lalu
“Melarang kepemilikan rumah bagi orang-orang seperti saya berdasarkan negara asal, itu pada dasarnya diskriminatif,” kata Tuan Yuan, pemilik bengkel mobil, kepada BBC.
Tuan Yuan khawatir akan masa depan kedua anaknya—dan ketika ia berpidato dalam unjuk rasa baru-baru ini, putranya yang berusia 13 tahun berdiri di belakangnya.
“Saya katakan kepada semua orang bahwa semua ini worth it,” kata Tuan Yuan.
Di masa depan, saya akan mengatakan pada anak-anak saya bahwa saat mengalami diskriminasi, saat seseorang menggangu kamu, inilah cara untuk melawan.
**Perusahaan Tiongkok Pertimbangkan Opsi Lain**
Sebagai pemilik usaha kecil, Tuan Yuan juga mengkhawatirkan dampak finansial RUU ini karena setidaknya sepertiga kliennya adalah imigran Tiongkok.
“Ini adalah ekosistem yang diandalkan oleh para pemilik usaha dalam komunitas Tionghoa,” ujarnya.
Selain usaha kecil, perusahaan transnasional dari Tiongkok juga bisa terkena dampak langsung dari RUU ini.
Antara 2011 dan 2021, 34 perusahaan Tiongkok mencatatkan 38 proyek investasi, investasi modal senilai $2,7 miliar, dan 4.682 lapangan pekerjaan di Texas, menurut laporan pejabat setempat.
Beberapa perusahaan Tiongkok dikabarkan kini sedang mencari alternatif selain Texas.
Nancy Lin, seorang agen real estat komersial yang berbasis di Dallas, mengatakan kepada BBC bahwa beberapa calon klien Tiongkok yang dia ajak bicara menghentikan sementara rencana investasi mereka, termasuk beberapa di sektor kendaraan listrik dan panel surya.
“Jika isu ini tidak dapat diselesaikan, saya rasa akan lebih sulit bagi perusahaan Tiongkok untuk masuk ke Texas. Bagi mereka yang sudah memiliki sewa, mereka tidak dapat memperpanjangnya. Jika pun bisa, hanya untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.”
Hak untuk memiliki tanah telah menjadi perjuangan bagi Tionghoa-Amerika, yang berlangsung lebih dari satu abad.
Undang-undang alien land sebelumnya di Texas, yang membatasi non-warga negara AS membeli tanah, berlaku hingga 1965. UU itu dinilai “tidak masuk akal dan diskriminatif” serta bertentangan dengan “pembangunan ekonomi”.
**Apakah Proyek Dekat Pangkalan Udara Merupakan Ancaman?**
Abbott menyatakan prioritas utamanya adalah keselamatan dan keamanan warga Texas.
Ditanya untuk berkomentar oleh BBC, kantornya merujuk pada pernyataan sebelumnya mengenai hal ini, termasuk siaran pers yang menyatakan “musuh asing yang bermusuhan”, termasuk Tiongkok, “tidak boleh diizinkan memiliki tanah di Texas”.
Chuck DeVore, dari lembaga konservatif Texas Public Policy Foundation, termasuk yang berbicara mendukung RUU ini – dengan menekankan kebutuhan untuk “menjauhkan rezim bermusuhan dari pangkalan militer, lahan pertanian, dan infrastruktur kami, seperti Pangkalan Angkatan Udara Laughlin di Del Rio, Texas, atau peternakan yang memasok negara bagian kami”.
Upaya legislatif ini sebagian dilatarbelakangi oleh pembelian tanah kontroversial seluas 140.000 acre di Texas oleh pengusaha Tiongkok Sun Guangxin untuk pembangkit listrik tenaga bayu antara 2016 dan 2018, termasuk tanah di dekat Pangkalan Angkatan Udara Laughlin.
Meskipun awalnya disetujui oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), Texas mengesahkan undang-undang pada 2021 yang melarang perjanjian dengan perusahaan milik asing tertentu di “infrastruktur kritis”, dan proyek Mr. Sun digagalkan.
Senator Texas John Cornyn pada 2024 menyatakan bahwa sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan mantan pemimpin senior militer Tiongkok, Sun kemungkinan memiliki rencana pengawasan lain yang mengkhawatirkan atas nama pemerintah Tiongkok.
Mr. Sun membantah klaim tersebut. Gugatan tahun 2024 yang diajukan oleh salah satu anak perusahaannya menyoroti bahwa pejabat AS telah mengambil langkah mitigasi dan menyatakan proyek itu bersih dari masalah keamanan nasional.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies, lembaga pemikir yang berbasis di Washington, mengumpulkan 224 kasus spionase terhadap AS dari Tiongkok dari tahun 2000-2023 dari sumber terbuka.
Ancaman terkait PKT terhadap AS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menurut para ahli keamanan nasional.
“Risikonya nyata,” kata Holden Triplett, mantan kepala kantor FBI di Beijing, kepada BBC.
“Menargetkan AS di tingkat sub-nasional semakin menjadi tren dalam intelijen. Individu dan kelompok di tingkat itu cenderung kurang sadar akan risiko dan lebih mungkin untuk menjalin hubungan,” kata Mr. Triplett.
Tetapi Patrick Toomey, dari American Civil Liberties Union Foundation (ACLU), mengatakan bahwa dalam kasus SB 17, beberapa pejabat dengan keliru menyamakan orang Tiongkok dengan pemerintah Tiongkok.
“Tidak ada bukti bahwa bahaya terhadap keamanan nasional diakibatkan oleh kepemilikan atau penyewaan properti tempat tinggal di Texas oleh orang Tiongkok,” ujarnya.
Para ahli juga mempertanyakan kebutuhan undang-undang baru Texas dari sudut pandang regulasi. Lebih baik jika pemerintah federal yang menangani masalah seperti ini untuk menghindari yurisdiksi yang tumpang tindih, kata Sarah Bauerle Danzman, dari lembaga pemikir Atlantic Council.
**Tren Nasional**
SB 17 bukanlah undang-undang pertama yang sejenis di AS.
Dua puluh enam negara bagian, sebagian besar dikendalikan oleh Partai Republik, telah mengesahkan 50 undang-undang yang membatasi kepemilikan properti asing yang menargetkan Tiongkok sejak 2021, menurut Committee of 100, sebuah organisasi non-pemerintah Tionghoa-Amerika.
Sebagian besar undang-undang negara bagian disahkan sejak 2023, tahun yang sama ketika balon mata-mata Tiongkok terbang melintasi ruang udara Amerika Utara, dalam sebuah insiden yang menandai titik terendah baru bagi hubungan AS-Tiongkok.
Administrasi Trump juga mengatakan berencana melarang warga negara Tiongkok membeli lahan pertanian di AS.
“Undang-undang Texas seharusnya membunyikan lonceng alarm,” kata Mr. Toomey, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut mempersenjatai klaim palsu tentang keamanan nasional untuk melawan imigran Asia dan komunitas lainnya.
Tuan Yuan percaya bahwa jika Tionghoa-Amerika tidak melawan, undang-undang baru di Texas dapat menyebabkan disahkannya undang-undang serupa di negara bagian lain.
Ohio, misalnya, sedang mempertimbangkan larangan terhadap “negara-negara yang bermusuhan”, tetapi dengan cakupan yang lebih ketat yang dapat mencakup pemegang kartu hijau juga. Para aktivis telah berkampanye menentangnya.
“Mereka mencoba menulis ulang aturan demokrasi,” kata Tuan Yuan, “tetapi masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah arah.
“Jika tidak, AS akan menjadi jauh lebih seperti Tiongkok.” Akan tetapi, apa yang kita lihat di skren kerap kali tidak sesuai dengan realiti sebenarnya. Dunia digital telah menciptakan suatu paradoks: walaupoun kita merasa lebih terhubung, perasaan isolasi justru dapat bertambah dalam.