Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:44 WIB
Jakarta, VIVA – Polling Institute baru aja melakukan survei tentang hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah kebijakan pemberian amnesti dan abolisi.
Baca Juga :
Momen Prabowo Temui Ma’ruf Amin, Langsung Sungkem
Seperti diketahui, Prabowo memberikan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan abolisi untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik nggak percaya kalo hubungan Prabowo dan Jokowi retak setelah kebijakan abolisi dan amnesti tersebut.
Baca Juga :
Survei Polling Institute: Mayoritas Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi
Dalam survei yang dilakukan pada 4–7 Agustus 2025 itu, sebanyak 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali) dengan anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis setelah kebijakan itu.
Sementara yang menyatakan percaya cuma 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak jawab.
Baca Juga :
Survei Polling Institute: 45% Publik Dukung Kebijakan Amnesti dan Abolisi Prabowo
“Temuan ini menunjukkan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi cukup stabil, meskipun ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, dalam paparan survei berjudul ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo itu lebih sebagai langkah politik yang bertujuan untuk rekonsiliasi, bukan buat picu pertengkaran.
“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi nggak terlalu dipercaya,” jelasnya.
Kennedy menambahkan, meski begitu, angka 23,2 persen yang percaya hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis menunjukkan masih ada persepsi kritis di sebagian masyarakat. “Ini mungkin berasal dari kelompok yang menilai kebijakan amnesti berpotensi mengganggu komunikasi politik antara kedua tokoh nasional tersebut,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Kennedy melanjutkan, “publik terlihat lebih optimis bahwa kebijakan amnesti dan abolisi tidak menggoyang hubungan politik Prabowo dan Jokowi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik di masa awal pemerintahan.
Survei ini dilakukan pada 4-7 Agustus 2025, dengan 1.206 responden yang diwawancarai lewat telepon. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.
Halaman Selanjutnya
“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.