Pemerintah Inggris Tunda Keputusan Soal Kedubes China Usai Beijing Tak Berikan Informasi

Kedutaan yang akan berlokasi dekat Menara London itu akan menjadi yang terbesar di Eropa.

Pemerintah Inggris telah memperpanjang batas waktunya hingga Oktober untuk memutuskan apakah akan menyetujui rencana China membangun kedutaan terbesar di Eropa di London, setelah Beijing menolak menjelaskan mengapa dalam rencana tersebut terdapat area-area yang dihitamkan.

Rencana China untuk membangun kedutaan baru di lokasi sebuah bangunan berusia dua abad dekat Menara London telah terhenti selama tiga tahun terakir karena penolakan dari berbagai kelompok di Inggris.

Aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong khawatir Beijing dapat menggunakan kedutaan itu untuk melecehkan lawan-lawan politiknya dan bahkan menahan mereka, sementara warga sekitar mengkhawatirkan hal itu dapat menjadi risiko keamanan bagi mereka dan menarik protes besar-besaran.

Politisi di Inggris dan Amerika Serikat telah memperingatkan pemerintah agar tidak mengizinkan China membangun kedutaan di lokasi tersebut atas kekhawatiran bahwa tempat itu dapat digunakan sebagai markas untuk memata-matai.

DP9, konsultan perencanaan yang bekerja untuk pemerintah China, mengatakan pada Jumat bahwa klien mereka merasa tidak tepat untuk memberikan denah tata letak internal yang lengkap, dengan menyatakan bahwa gambar tambahan telah memberikan tingkat detail yang dapat diterima, setelah pemerintah menanyakan mengapa beberapa area dihitamkan dalam gambar-gambar tersebut.

“Pemohon beranggapan tingkat detail yang ditampilkan pada denah yang tidak dihitamkan sudah cukup untuk mengidentifikasi penggunaan utamanya,” kata DP9 dalam sepucuk surat kepada pemerintah. “Dalam keadaan seperti ini, kami anggap tidak perlu dan tidak tepat untuk memberikan denah tata letak internal atau detail yang lebih rinci.”

Beberapa ruangan dalam rencana yang diajukan kepada dewan setempat, termasuk area basement, ditandai “disediakan karena alasan keamanan”.

MEMBACA  Pembatasan visa yang lebih santai mungkin akan membawa wisatawan asing kembali ke China

Kompleks yang diusulkan tersebut akan mencakup kantor-kantor, area basement yang besar, perumahan untuk 200 staf, dan terowongan baru untuk menghubungkan Gedung Kedutaan dengan bangunan terpisah di halaman kedutaan.

Keputusan pemerintah Britania Raya untuk memperpanjang batas waktu itu datang setelah kedutaan awal bulan ini menyatakan bahwa klaim yang menyebut bangunan yang terletak dekat distrik keuangan London itu dapat memiliki “fasilitas rahasia” yang digunakan untuk membahayakan keamanan nasional Inggris adalah “fitnah yang hina”.

Departemen perumahan pemerintah Inggris membalas pada Jumat bahwa mereka kini akan memutuskan apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan paling lambat 21 Oktober, bukan pada batas waktu sebelumnya yaitu 9 September, karena mereka membutuhkan waktu lebih untuk mempertimbangkan berbagai tanggapan.

Luke de Pulford, direktur eksekutif Aliansi Antar-Parlemen untuk China, sebuah kelompok yang terkait dengan jaringan politisi internasional yang kritis terhadap China, yang mengungkapkan surat itu, berkata: “Penjelasan-penjelasan ini jauh dari memuaskan.”

De Pulford, yang sejak lama mengkritik rencana pembangunan kedutaan itu, mengatakan “jaminan-jaminan itu intinya ‘percaya saja, bro’.”

Kedutaan China di London menyatakan “keprihatinan serius” atas tanggapan pemerintah tersebut.

Kedutaan menyatakan bahwa negara tuan rumah memiliki “kewajiban internasional” untuk mendukung pembangunan bangunan-bangunan diplomatik.

“Pihak China mendesak pihak Inggris untuk memenuhi kewajibannya dan menyetujui aplikasi perencanaan ini tanpa penundaan,” kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah China membeli Royal Mint Court pada tahun 2018, tetapi permohonan izin perencanaannya untuk membangun kedutaan baru di sana ditolak oleh dewan setempat pada tahun 2022 karena masalah keamanan dan keselamatan.

Presiden China Xi Jinping meminta Perdana Menteri Keir Starmer tahun lalu untuk turun tangan. Pemerintah pusat Starmer mengambil alih kendali atas keputusan perencanaan tahun lalu.

MEMBACA  Mahkamah Agung Spanyol menyatakan pemerintah melanggar hukum saat mengirim kembali migran anak ke Maroko.