Komisioner HAM pemerintah Jerman, Lars Castellucci, mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Luar Negeri untuk mempercepat penerimaan warga Afghanistan yang rentan, baik laki-laki maupun perempuan, dari Pakistan.
Dalam sebuah unggahan di platform X pada hari Jumat, ia menulis bahwa koalisi pemerintahan telah menyepakati sebuah kebijakan migrasi yang teratur dan manusiawi. Pemeriksaan yang berlarut-larut dalam program penerimaan Afghanistan tidak memenuhi kedua prinsip itu, imbuhnya. Castellucci berargumen bahwa mereka yang ingin membatasi migrasi ilegal harus secara serentak membuka jalur-jalur hukum.
Waktu mendesak akibat deportasi
Castellucci menuntut agar mereka yang telah mendapatkan janji penerimaan yang mengikat secara hukum ke Jerman melalui Program Penerimaan Federal untuk Afghanistan juga harus mendapatkan visa mereka “secara tepat waktu.” Ia menyatakan bahwa waktu sangat mendesak mengingat deportasi dari Pakistan ke Afghanistan.
Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyatakan bahwa setiap kasus akan diperiksa untuk menentukan apakah ada kewajiban menerima yang mengikat secara hukum. Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan keamanan akan dilakukan.
Hal ini menyangkut warga Afghanistan yang dianggap berisiko karena memperjuangkan hak-hak demokratis atau pernah bekerja sebagai staf lokal bagi Angkatan Bersenjata Jerman atau organisasi-organisasi Jerman. Orang-orang ini, beserta anggota keluarganya, memiliki janji penerimaan dari pemerintah koalisi sebelumnya.
Mengingat kedutaan besar Jerman di Kabul telah ditutup sejak Afghanistan dikuasai kembali oleh Taliban pada tahun 2021, mereka menjalani proses pemeriksaan di Pakistan.