Kedua Pihak Setuju Perpanjang Gencatan Senjata, Meski Thailand Masih Tahan 18 Tentara Kamboja yang Ditangkap Beberapa Jam Setelah Gencatan Berlaku
Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk mengizinkan pengamat dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memantau gencatan senjata yang rapuh yang mengakhiri lima hari bentrokan berdarah di perbatasan bulan lalu.
Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha dan Menteri Pertahanan ad interim Thailand Nattaphon Narkphanit menyelesaikan empat hari pembicaraan di Kuala Lumpur pada Kamis untuk merumuskan kesepakatan gencatan yang difasilitasi Malaysia. Kedua pihak berkomitmen menahan pergerakan pasukan dan patroli di perbatasan.
Kedua negara telah berselisih selama puluhan tahun terkait perbatasan darat mereka sepanjang 817 km yang belum jelas batasnya. Konflik terbaru pecah setelah ledakan ranjau di perbatasan melukai lima tentara Thailand bulan lalu, memicu pertempuran yang menewaskan setidaknya 43 orang.
Berdasarkan pernyataan bersama Komite Perbatasan Umum, masing-masing negara akan membentuk tim pengamat sementara yang terdiri dari pejabat pertahanan ASEAN dan dikoordinasi oleh Malaysia selaku ketua saat ini, menunggu penyebaran misi pengamat resmi.
Amerika Serikat menyambut baik perkembangan ini sebagai "langkah penting dalam memperkuat gencatan senjata dan membentuk mekanisme pengamatan ASEAN," ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataan Kamis.
"Presiden Trump dan saya berharap pemerintah Kamboja dan Thailand sepenuhnya menepati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini," tambah Rubio.
Gencatan senjata 28 Juli terjadi setelah tekanan ekonomi dari Presiden AS Donald Trump, yang memperingatkan kedua negara bahwa ia tak akan menandatangani kesepakatan dagang jika pertempuran berlanjut. Washington kemudian menurunkan tarif barang dari kedua negara dari 36% menjadi 19% awal bulan ini.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengusulkan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian pada Kamis, memujinya atas "kepemimpinan luar biasa" dan "diplomasi visioner serta inovatif" dalam surat kepada Komite Nobel Norwegia.
"Intervensi tepat waktu ini menghindarkan konflik berpotensi dahsyat, menyelamatkan banyak nyawa, dan membuka jalan bagi pemulihan perdamaian," katanya.
Kesepakatan yang Rapuh
Pelaksanaan kesepakatan awalnya bermasalah, dengan kedua negara saling tuduh melanggar hukum kemanusiaan internasional dan melanggar gencatan di hari-hari pertama.
Meski kini diperpanjang, masalah 18 tentara Kamboja yang ditangkap beberapa jam setelah gencatan berlaku masih jadi ganjalan. Kamboja menuduh Thailand memperlakukan tahanan dengan tidak manusiawi—awalnya 20 orang, dua yang terluka sudah dipulangkan Jumat. Otoritas Thailand menyebut mereka "tawanan perang" dan hanya akan dibebaskan setelah konflik berakhir.
Pernyataan bersama tidak secara eksplisit menyebut mereka, namun menegaskan bahwa tahanan harus "segera dibebaskan dan dipulangkan setelah permusuhan aktif berakhir."
Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak Mei, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam konfrontasi yang memicu krisis diplomatik dan mengguncang politik domestik Thailand.