loading…
Pemerintah lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mau minta pinjaman luar negeri buat biayain penataan daerah pesisir. FOTO/Antara/dok.SindoNews
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana ngajuin pinjaman luar negeri senilai USD4,5 miliar atau sekitar Rp72 triliun untuk biaya perbaikan daerah kumuh dan pesisir di berbagai tempat.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bilang dana ini bakal dipake buat perencanaan jangka panjang ningkatin kualitas hunian, terutama di daerah-daerah yang belum layak tinggal.
“Kalo pinjaman luar negeri yg kami usulin ini disetujui, nilainya kira-kira USD4,5 miliar. Ini lagi dibahas dan bakal jadi sumber dana strategis,” ujar Fahri di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca Juga: Anggaran Program 3 Juta Rumah Rp49 Triliun di 2026, Paling Banyak untuk Renovasi
Dia jelasin program ini bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto buat percepat perbaikan daerah kumuh dan pesisir secara nasional. Saat ini, pemerintah catat ada setidaknya 12.987 daerah pesisir di seluruh Indonesia yang butuh penataan. Langkah ini penting buat ningkatin kualitas hidup masyarakat dan dorong potensi ekonomi daerah.