KYIV, Ukraina (AP) — Lembaga anti-korupsi Ukraina mengklaim telah mengungkap skema korupsi besar yang melibatkan penggelembungan kontrak pengadaan militer. Ini terjadi hanya dua hari setelah parlemen Ukraina memilih untuk memulihkan kemandirian lembaga-lembaga tersebut.
Dalam pernyataan bersama yang dipublikasikan Sabtu di media sosial, Biro Anti-Korupsi Nasional (NABU) dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO) menyebut tersangka menerima suap dalam skema yang menggunakan dana negara untuk membeli drone dan peralatan militer lainnya dengan harga yang digelembungkan.
"Inti skema ini adalah menandatangani kontrak negara dengan perusahaan pemasok menggunakan harga yang sengaja dinaikkan," bunyi pernyataan itu, menambahkan pelaku menerima uang kickback hingga 30% dari nilai kontrak.
Meski tidak menyebut nama tertuduh, lembaga ini menyatakan bahwa seorang anggota parlemen Ukraina, pejabat lokal, dan personel Garda Nasional terlibat. Empat orang telah ditahan, sementara Kementerian Dalam Negeri menyatakan personel Garda Nasional yang terkait kasus ini telah dicopot dari jabatannya.
Drone telah menjadi aset krusial dalam perang modern bagi Ukraina dan Rusia, meningkatkan kemampuan intelijen, serangan presisi, serta fleksibilitas strategis di medan perang. Mayoritas aset militer Rusia yang dihancurkan pasukan Ukraina—termasuk personel dan persenjataan berat—dilumpuhkan oleh drone. Produksi drone juga menjadi bagian penting dari upaya Kyiv memperluas produksi militer domestik dan pasar ekspor.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menanggapi perkembangan ini dalam pidato malam Sabtu, menyebut skema korupsi ini "sangat tidak bermoral" dan berterima kasih kepada lembaga anti-korupsi atas kerjanya.
"Sayangnya, skema korupsi ini melibatkan pengadaan sistem perang elektronik dan drone FPV… Harus ada pertanggungjawaban penuh dan adil," ujarnya di X.
Dalam unggahan sebelumnya—yang mencakup foto pertemuannya dengan pimpinan lembaga—Zelenskyy menekankan pentingnya kemandirian institusi anti-korupsi. "Undang-undang yang disetujui Kamis lalu memberi mereka semua alat yang diperlukan untuk benar-benar memberantas korupsi."
Pengungkapan skema korupsi oleh NABU dan SAPO terjadi dua hari setelah parlemen Ukraina memulihkan kemandirian mereka.
Pada Kamis, parlemen menyetujui usulan Zelenskyy dengan suara mayoritas, membalikkan keputusan kontroversialnya sebelumnya yang membatasi kewenangan lembaga-lembaga anti-korupsi dan memicu protes—langka di tengah perang.
Kebijakan pekan lalu yang menempatkan lembaga pengawas di bawah kontrol jaksa agung menuai kecaman dari warga Ukraina, Uni Eropa, dan kelompok HAM internasional. Ini memicu kekhawatiran pemerintah bisa mengintervensi penyelidikan atau melindungi pendukungnya dari investigasi.
Memerangi korupsi yang mengakar sangat krusial bagi ambisi Ukraina bergabung dengan Uni Eropa sekaligus mempertahankan bantuan miliaran dolar dari Barat di tengah perang total yang sudah memasuki tahun keempat. Upaya ini juga didukung luas oleh publik.
___
Morton melaporkan dari London.