Amandemen Konstitusi Juga Memperpanjang Masa Jabatan Presiden dari Lima Tahun Menjadi Enam dan Menghapus Putaran Kedua Pemilu.
Partai penguasa El Salvador telah mengesahkan RUU yang mengubah sistem pemilu di negara Amerika Tengah itu, membuka jalan bagi Presiden Nayib Bukele untuk menjabat lagi.
Pada Kamis, 57 anggota Kongres menyetujui amandemen konstitusi yang memperbolehkan perpanjangan masa jabatan presiden tanpa batas, memperpanjang masa jabatan dari lima ke enam tahun, dan menghapus putaran kedua pemilu. Tiga anggota lainnya menolak.
Bukele memenangkan masa jabatan kedua tahun lalu meski konstitusi secara jelas melarangnya. Mahkamah Agung El Salvador, yang dipenuhi hakim pendukung Bukele, memutuskan pada 2021 bahwa sang pemimpin berhak mencalonkan diri lagi.
Setelah terpilih kembali tahun lalu, Bukele mengatakan kepada wartawan bahwa ia "tidak merasa perlu reformasi konstitusi", tetapi menghindar saat ditanya apakah akan mencalonkan diri untuk periode ketiga.
Dengan reformasi konstitusi Kamis ini, Bukele—yang sangat populer di dalam negeri karena kampanye kerasnya melawan geng kriminal—bisa mencalonkan diri lagi.
Perubahan ini juga akan memangkas masa jabatan presiden saat ini untuk menyelaraskan pemilu pada 2027, karena saat ini pemilu presiden, legislatif, dan kota dilaksanakan secara terpisah.
"Terima kasih telah membuat sejarah, rekan-rekan deputi," ujar Ernesto Castro, Ketua Majelis Legislatif dari partai penguasa Gagasan Baru, setelah penghitungan suara Kamis.
‘Demokrasi Telah Mati’
Dalam sidang parlemen, anggota oposisi Marcela Villatoro dari Aliansi Nasional Republikan (ARENA) mengkritik pengajuan RUU ini saat negeri itu memulai liburan musim panas. Ia menyatakan, "demokrasi telah mati di El Salvador."
Politikus oposisi Claudia Ortiz dari Partai Vamos menyebut reformasi ini sebagai "penyalahgunaan kekuasaan dan karikatur demokrasi."
Reformasi konstitusi ini juga menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi internasional.
"Reformasi ini menciptakan ketidakseimbangan total dalam demokrasi yang sudah tidak ada lagi," kata Miguel Montenegro, direktur Komisi HAM El Salvador, kepada AFP.
"Sehari sebelum libur, tanpa debat, tanpa menginformasikan publik, dalam satu kali pemungutan suara, mereka mengubah sistem politik agar presiden bisa berkuasa tanpa batas. Kita terus mengikuti jejak otoriter yang sudah basi," ujar Noah Bullock, direktur eksekutif Cristosal, kepada Reuters.
Organisasi itu baru-baru ini hengkang dari El Salvador, menyatakan diri dalam pengasingan akibat upaya Bukele mengonsolidasikan kekuasaan dan menekan kritikus serta LSM kemanusiaan.