Tim Pengacara Darurat menyatakan pasukan paramiliter membakar desa-desa, menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak dan perempuan hamil.
Sekelompok pengacara HAM di Sudan menuduh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan paramiliter telah menyerang dan membakar desa-desa di negara bagian Kordofan Utara serta membunuh hampir 300 orang, termasuk anak-anak dan perempuan hamil.
Pernyataan dari Emergency Lawyers pada Senin malam muncul saat pertempuran sengit antara RSF dan tentara Sudan di wilayah barat negara itu.
Kedua pihak telah terlibat dalam perang saudara sejak 2023. Tentara Sudan kini mengendalikan pusat dan timur negara, sementara RSF berusaha memperkuat cengkeramannya di wilayah barat, termasuk Kordofan Utara dan Darfur.
Emergency Lawyers menyatakan RSF menyerang sejumlah desa di sekitar kota Bara pada Sabtu, wilayah yang dikuasai pasukan paramiliter tersebut.
Di satu desa, Shag Alnom, lebih dari 200 orang tewas dalam “pembantaian mengerikan”. Korban dibakar hidup-hidup di dalam rumah atau ditembak mati. Di desa-desa tetangga, 38 warga sipil lainnya juga tewas dan puluhan lagi menghilang secara paksa.
Keesokan harinya, RSF melakukan “pembantaian lain” di desa Hilat Hamid yang menewaskan minimal 46 orang, termasuk perempuan hamil dan anak-anak.
“Telah terbukti desa-desa yang diserang sama sekali tidak memiliki target militer, menunjukkan sifat kriminal kejahatan ini yang dilakukan dengan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional,” ujar Emergency Lawyers, menempatkan tanggung jawab pada pimpinan RSF.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) PBB menyatakan pertempuran sengit di wilayah itu memaksa lebih dari 3.000 orang mengungsi dari desa Shag Alnom dan al-Kordi pada Minggu.
Banyak pengungsi mencari perlindungan di sekitar Bara menurut badan PBB tersebut.
AS dan kelompok HAM menuduh RSF melakukan kejahatan perang, kemanusiaan, dan genosida. Pasukannya melakukan serangkaian penjarahan brutal di wilayah yang dikuasai di seluruh Sudan.
Pimpinan RSF menyatakan akan menghukum pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Perang saudara Sudan menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia, membuat separuh penduduk kelaparan dan menyebarkan penyakit seperti kolera.
Minimal 40.000 orang tewas, sementara 13 juta lainnya mengungsi.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) membuka penyelidikan baru atas kejahatan perang di Darfur barat. Jaksa utama Nazhat Shameem Khan menyatakan ada “alasan kuat untuk percaya kejahatan perang dan kemanusiaan” terjadi di sana.
Khan menyatakan penyelidikan berfokus pada kejahatan di Darfur Barat, dengan mewawancarai korban yang mengungsi ke Chad.
Dia menyatakan penderitaan dan krisis kemanusiaan di Darfur “telah mencapai tahap tak tertahankan” dengan kelaparan meluas serta rumah sakit, konvoi bantuan, dan infrastruktur sipil jadi sasaran.
“Masyarakat kehilangan akses air dan makanan. Pemerkosaan dan kekerasan seksual dijadikan senjata,” ujar Khan, menambahkan penculikan untuk tebusan kini menjadi “praktik umum”.