Pemerintah Didorong Tingkatkan Pinjaman Usaha untuk Dukung UMKM: Ketua DPR

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah untuk meningkatkan pencairan pinjaman guna mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Dalam pernyataan yang dirilis Minggu, Misbakhun menekankan bahwa langkah ini penting karena pertumbuhan kredit perbankan masih di level satu digit pada kuartal pertama 2025.

Berdasarkan data terbaru, kredit perbankan pada Mei 2025 terus melambat, dengan pertumbuhan tercatat 8,43 persen year-on-year (YoY), turun dari 8,8 persen di April dan 9,16 persen di Maret—pertumbuhan terendah sejak pertengahan 2023.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat dan menyusutnya kelas menengah di Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menyoroti beberapa sektor yang kesulitan mengakses kredit, seperti tekstil, pertambangan, dan industri hilir.

Masalah ini, lanjutnya, menyebabkan terbatasnya modal dan biaya operasional bagi pelaku usaha di sektor-sektor tersebut, menghambat ekspansi dan peningkatan produktivitas.

Menurut Misbakhun, optimalisasi pencairan pinjaman investasi dan modal kerja sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sektor riil.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pinjaman investasi tumbuh 13,74 persen, sementara pinjaman modal kerja naik 4,94 persen pada Mei 2025. Namun, dia menilai perlu ada peningkatan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

“Bank diharapkan tidak hanya fokus pada manajemen modal tetapi juga lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor produktif yang berkontribusi besar bagi ekonomi nasional,” katanya.

Pencairan pinjaman yang lebih optimal, tambahnya, akan memperkuat kapasitas usaha untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Langkah ini juga mendukung program ekonomi dalam kebijakan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi antara regulator, bank, dan pelaku usaha untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran kredit, terutama di sektor yang belum mendapat perhatian cukup.

MEMBACA  Ukraina didesak untuk menurunkan usia wajib militer menjadi 18 tahun; AS akan mengirimkan lebih banyak senjata ke Kyiv | Berita perang Rusia-Ukraina

Penerjemah: Arnidhya Nur, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025