Charles Rangel, Sang Singa dari Lenox Avenue
Beberapa minggu lalu, Charles Rangel, dijuluki "Singa dari Lenox Avenue," dibawa ke Katedral St. Patrick di New York dengan pengawalan militer lengkap. Rangel, anggota Kongres AS dari Harlem selama bertahun-tahun, pernah memimpin Komite Ways and Means di DPR, yang mengurus pajak, tarif, dan tunjangan. Banyak yang bilang ini komite paling penting di DPR. Sebelum Barack Obama terpilih, Rangel bisa dibilang politisi Afrika-Amerika paling berpengaruh di AS.
Saat pelayat berkumpul di katedral, dua politisi New York yang penuh skandal—mantan gubernur Andrew Cuomo dan walikota Eric Adams—bersalaman dengan anggota Kongres dan tokoh penting lain. Zohran Mamdani, politisi sayap kiri yang nantinya mengalahkan Cuomo dalam pemilu primer Demokrat, duduk di tengah. Anggota legislatif saling cerita tentang jam pulang mereka setelah pemungutan suara terakhir anggaran.
Sebelum misa dimulai, Gubernur Kathy Hochul, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, Senator Chuck Schumer, dan mantan Presiden Bill Clinton berpidato. Mereka mengenang dedikasi Rangel untuk orang miskin dan warga Harlem, serta kontribusinya di Komite Ways and Means lewat kebijakan pajak.
Pajak adalah alat pemerintah paling efektif untuk membentuk masyarakat. Di pertengahan abad ke-20, orang terkaya AS membayar lebih dari 90% pendapatan mereka ke pemerintah, yang kemudian didistribusikan untuk memperkuat kelas menengah. Sejak 1980-an, pajak untuk orang kaya turun drastis. Kesenjangan kaya-miskin dan hilangnya kepercayaan sosial di AS seolah mengikuti perubahan tarif pajak.
Meski tak bisa melawan tren pemotongan pajak orang kaya, Rangel berhasil membantu masyarakat lewat perubahan kecil di aturan pajak. Pencapaian terbesarnya mungkin pembentukan zona pemberdayaan, di mana bisnis dapat pinjaman bunga rendah dan keringanan pajak jika mempekerjakan warga lokal. Seperti dikatakan Clinton dalam pidatonya, zona ini turunkan pengangguran di Harlem dari 20% jadi 8% dalam 8 tahun.
Dampak Tak Terduga
Sekarang, usulan pajak yang menguntungkan pekerja terlihat suram. Tapi bagi pekerja yang dapat tip, penghapusan pajak tip di era Trump lewat UU "One, Big, Beautiful Bill" mungkin terlihat bagus—lebih banyak uang di kantong, kurang ribet urus pajak.
Tapi hati-hati. Ini bukan reformasi pajak yang diharapkan. Seperti tarif, tip tak kena pajak bisa mengundang kecurangan. Dengan tarif, importir bisa sogok pengawas dan bayar bea lebih rendah. Dengan tip, bos bisa menipu pekerja—ambil sebagian tip, langgar aturan kredit tip, atau masukkan pekerja non-tip ke dalam pembagian tip.
Penghapusan pajak tip bukan pengganti upah minimum penuh. Di beberapa negara bagian, larangan upah minimum rendah untuk pekerja berhasil turunkan kemiskinan dan pelecehan.
Ada masalah lain: perubahan kebijakan tip sering bawa dampak tak terduga. Seperti dijelaskan Michael Cecchi-Azzolina dalam bukunya Your Table Is Ready, perubahan kecil aturan pajak tip hancurkan profesi maître d’—pemimpin ruang makan yang dulu sangat dihormati. Karena IRS anggap maître d’ sebagai manajer, restoran ganti mereka dengan host bergaji rendah. Akibatnya, kualitas layanan turun.
Rasa Kehilangan
Masalah dampak tak terduga sudah lama ada. Di tahun 1940-an, pekerja kereta api red caps berhasil dapat upah minimum plus tip. Tapi manajer stasiun respon dengan PHK dan aturan baru yang justru bikin red caps dapat lebih sedikit. Mereka dipaksa lapor tip tetap $2/hari demi pertahankan pekerjaan.
Pelanggan juga kecewa karena layanan personal hilang. Seperti kata Cornelius Thompson dari Philadelphia, "Dulu aku bisa layani satu pelanggan berjam-jam. Sekarang aku harus buru-buru."
Kode Pajak
Kalau pajak tip dihapus, apa dampaknya? Apakah upah dasar turun? Apakah pelanggan kasih tip lebih sedikit? Atau justru pekerja lebih percaya diri hadapi pelanggan kasar?
Beberapa minggu lalu, aku lihat kerumunan wartawan di depan pengadilan Manhattan. Salah satunya orang yang duduk di sebelahku di pemakaman Rangel. Ternyata, kandidat walikota Brad Lander baru ditangkap ICE karena dituduh ganggu penangkapan imigran.
Bodoh sekali, pikirku. Politik imigrasi bukan solusi untuk keadilan. Masalahnya ada di kode pajak! Tapi bukan dengan menghapus pajak tip.