Kelompok Boston Consulting Dipertanyakan soal Keterlibatan dalam Pendirian Yayasan Kemanusiaan Gaza yang Kontroversial
Sebuah komite parlemen Britania Raya meminta raksasa konsultasi AS itu menjelaskan aktivitasnya di Gaza, termasuk perannya dalam mendirikan kelompok bantuan yang menuai kontroversi akibat dugaan keterlibatan dalam pembunuhan ratusan warga Palestina.
Liam Byrne, anggota parlemen dari Partai Buruh yang mengepalai Komite Bisnis dan Perdagangan Dewan Rakyat, meminta Boston Consulting Group (BCG) memberikan "klarifikasi dan informasi" tentang pekerjaannya di Gaza yang terkepung. Dalam suratnya pada Rabu, Byrne menegaskan pertanyaan ini bagian dari "pengawasan komite terhadap hubungan komersial, politik, dan kemanusiaan Inggris dengan konflik tersebut."
Surat Byrne untuk CEO BCG Christoph Schweizer muncul setelah Financial Times melaporkan bahwa BCG membuat perkiraan biaya relokasi warga Gaza dan menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar untuk membantu pembentukan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung Israel dan AS.
Otoritas kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 700 warga Palestina tewas saat mencoba mengakses bantuan di pusat distribusi GHF—kelompok yang sudah ditolak PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan.
Financial Times juga melaporkan bahwa Tony Blair Institute (TBI), pimpinan mantan perdana menteri Inggris, terlibat dalam diskusi dan rencana pembangunan pascaperang Gaza yang mengacu pada model BCG.
Byrne meminta jawaban "jelas dan komprehensif" atas sederet pertanyaan, termasuk "linimasa rinci" kapan BCG mulai bekerja untuk GHF. Ia juga meminta informasi tentang perusahaan, lembaga, dan sumber pendanaan terkait pendirian GHF.
GHF, yang beroperasi di Gaza sejak akhir Mei, dikritik luas setelah banyak laporan menyebut kontraktor keamanan AS dan pasukan Israel menembaki pencari bantuan.
Byrne mencatat bahwa BCG telah mengakhiri keterlibatannya dengan GHF dan menyebut sebagian pekerjaan terkait "tidak sah." Namun, ia meminta rincian aktivitas yang tidak sah itu, "kapan dan bagaimana" pekerjaan dilakukan, serta langkah koreksi yang diambil.
Byrne juga meminta informasi lebih lanjut tentang rencana relokasi penduduk Gaza—yang dikutuk warga Palestina, kelompok HAM, dan PBB. "Siapa yang meminta pekerjaan ini? Siapa saja yang terlibat? Apakah ada organisasi Inggris yang terlibat?" tanyanya.
Byrne memberi tenggat hingga 22 Juli, "mengingat seriusnya isu ini dan tingginya minat publik."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengusulkan ide relokasi warga Palestina dalam pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pekan ini.
Dalam pernyataan pekan lalu, BCG menyatakan "pemberitaan media baru-baru ini salah menggambarkan" peran potensialnya dalam rekonstruksi Gaza pascaperang. Perusahaan itu mengakui dua partnernya "gagal mengungkapkan sifat pekerjaan" yang dilakukan tanpa bayaran untuk GHF.
"Keduanya kemudian melakukan pekerjaan tidak sah lainnya. Tindakan ini mencerminkan kegagalan penilaian dan melanggar standar kami," tulis BCG, menambahkan bahwa kedua partner tersebut telah dipecat.