Tabby Wilson
BBC News Digital – World
Getty Images
Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, bertemu dengan duta besar Rusia pada Kamis.
Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kekuasaan Taliban. Muttaqi menyebut keputusan ini "berani". Pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Afghanistan, Dmitry Zhirnov, berlangsung di Kabul, di mana Zhirnov secara resmi menyampaikan keputusan pemerintahnya untuk mengakui Kekhalifahan Islam Afghanistan.
Muttaqi mengatakan ini adalah "fase baru hubungan positif, saling menghormati, dan keterlibatan konstruktif", serta akan menjadi "contoh" bagi negara lain. Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban terus mencari pengakuan internasional dan investasi, meski banyak laporan pelanggaran HAM.
Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya menyebut, pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban akan mendorong kerja sama bilateral yang produktif. Rusia melihat potensi kerja sama di sektor energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur, serta berkomitmen membantu Kabul melawan terorisme dan perdagangan narkoba.
Reuters
Anggota Taliban memperingati tiga tahun jatuhnya Kabul pada 2024.
Rusia termasuk sedikit negara yang tidak menutup kedutaannya di Afghanistan pada 2021. Mereka menegaskan bahwa "memperluas dialog dengan Kabul" penting bagi keamanan regional dan pembangunan ekonomi. Rusia juga menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan ekonomi internasional dengan Taliban pada 2022, menyetujui pasokan minyak, gas, dan gandum.
Pada April tahun ini, Taliban dihapus dari daftar organisasi teroris Rusia untuk membuka jalan bagi kemitraan penuh. Presiden Vladimir Putin bahkan menyebut Taliban sebagai "sekutu" dalam memerangi terorisme pada Juli tahun lalu. Kedua negara memiliki sejarah kompleks sejak invasi Uni Soviet pada 1979, yang berujung pada perang sembilan tahun dan penarikan pasukan pada 1989.
Pemerintah Barat dan LSM banyak mengkritik Taliban, terutama penerapan syariah yang membatasi hak perempuan. Dalam empat tahun terakhir, perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah dan tinggi, harus didampingi pria saat keluar rumah, serta wajib mematuhi aturan berpakaian ketat. Aturan semakin represif, termasuk larangan perempuan berbicara di luar rumah.
PBB menyebut aturan ini sebagai "apartheid gender", sementara hukuman cambuk dan serangan terhadap mantan pejabat pemerintah kerap terjadi. Pada 2021, Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi ketat, termasuk pembekuan aset senilai $9 miliar.
Meski China, UAE, Uzbekistan, dan Pakistan telah menunjuk duta besar untuk Kabul, Rusia menjadi satu-satunya negara yang mengakui pemerintahan Taliban sejak mereka kembali berkuasa hampir empat tahun lalu.