Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta Kementerian Kebudayaan untuk memastikan tidak ada fakta sejarah yang dihilangkan atau diputarbalikkan dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional yang sedang berjalan.
“Kita harus menghargai dan mengakui bahwa penulisan sejarah harus dilakukan sejelas dan setransparan mungkin, tanpa merugikan pihak mana pun atau menghapus jejak sejarah mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis.
Pernyataan ini menanggapi keputusan Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk melanjutkan inisiatif revisi sejarah, meski ada permintaan dari beberapa anggota DPR untuk menunda atau menghentikan proyek ini.
“Kita lihat saja bagaimana nanti,” tambah Maharani.
Dia menekankan bahwa semua fakta sejarah harus dijaga dan dihormati, terutama yang terkait peristiwa kontroversial seperti transisi politik 1998.
Dia mengacu pada pidato kenegaraan Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yang menjelaskan aspek penting dari masa sulit tersebut.
“Kita harus berpegang pada fakta-fakta 1998, seperti yang diakui Presiden Habibie dalam pidatonya,” katanya.
Maharani menegaskan, fakta apa pun yang sudah divalidasi oleh sejarawan harus diakui dan tetap ada dalam sejarah nasional yang direvisi.
“Kalau ada fakta tertentu dianggap tidak perlu, apakah itu benar? Seperti banyak sejarawan katakan, fakta—terutama yang disampaikan presiden—harus diakui sebagai bagian dari narasi nasional kita,” ujarnya.
Berita terkait: Indonesia rencanakan pembaruan sejarah jelang HUT ke-80 kemerdekaan
Berita terkait: Komnas Perempuan kritik penolakan menteri soal kekerasan seksual 1998
Penerjemah: Melalusa, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025