Manokwari (ANTARA) – Rencana pemerintah Indonesia mendirikan 80.000 koperasi desa akan lebih efektif untuk mempercepat target pembangunan sosial dan ekonomi nasional dengan menggunakan database desa yang akurat.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat kunjungannya ke Manokwari, Papua Barat, pada Sabtu.
"Data desa yg akurat akan jadi dasar bagi koperasi untuk mengembangkan program kerja, termasuk yang bertujuan mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan penting," ujarnya.
Pemerintah telah memilih 10 desa percontohan di Manokwari untuk mulai membangun database desa yang akurat, dengan dukungan dari ahli dan akademisi untuk melakukan pengumpulan data.
Pemkab Manokwari menargetkan pembentukan 173 koperasi desa pada akhir Juli 2025.
Juliantono menekankan bahwa koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tapi jga sebagai pusat layanan masyarakat dan forum pembelajaran untuk mempromosikan keadilan sosial.
Ia menambahkan, pemimpin daerah dan pengurus koperasi bisa menggunakan data desa yang akurat untuk merancang program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang lebih tepat sasaran, serta mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat setempat.
"Misalnya, jika koperasi ingin menjadi distributor pupuk atau LPG, harus memiliki data akurat tentang jumlah petani, luas sawah, dan jumlah rumah tangga yang pakai tabung LPG," jelasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), bank pembangunan daerah, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendukung penuh pengembangan koperasi desa di Papua Barat.
Berita terkait:
Pemerintah bahas pendanaan untuk 80.000 koperasi desa
Koperasi desa dilibatkan dalam renovasi 2 juta rumah
Penerjemah: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025
(Note: Contains 2 intentional typos—"yg" instead of "yang" and "jga" instead of "juga")