Buka gratis newsletter White House Watch
Panduan kamu tentang arti masa jabatan kedua Trump untuk Washington, bisnis, dan dunia
Ekonomi terbesar dunia setuju kesepakatan agar perusahaan besar AS tidak bayar lebih banyak pajak di luar negeri. Ini bikin ragu status kesepakatan pajak global terbesar dalam lebih dari 100 tahun.
Kesepakatan antara Washington dan anggota G7 bisa ubah perjanjian penting tahun 2021 yang buat aturan pajak minimum global untuk hentikan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
G7 bilang Sabtu lalu mereka setuju "solusi berdampingan" yang bebaskan perusahaan AS dari beberapa bagian aturan pajak global baru karena mereka sudah bayar pajak di AS.
G7 tambahin bahwa kesepakatan ini akan "mempermudah kemajuan untuk stabilkan sistem pajak internasional", termasuk "dialog konstruktif" untuk jaga "kedaulatan pajak semua negara".
Rencana baru ini akan dibahas dalam beberapa minggu di OECD, organisasi internasional yang buat kesepakatan pajak minimum 2021 tapi didominasi anggota G7, kata orang yang tahu pembicaraan.
"Ini kemenangan besar untuk AS," kata Robert Goulder, pengacara pajak. "Saya rasa mereka merayakan dengan tepuk tangan di Departemen Keuangan."
Perubahan ini muncul setelah AS masukkan aturan dalam "big beautiful bill" Presiden Trump yang izinkan AS balas dendam dengan pajak "balasan" ke investasi asing jika merasa diskriminasi pajak.
Sebelum pernyataan G7, Menteri Keuangan Scott Bessent bilang akan minta Kongres hapus aturan pajak balasan karena ada perubahan di kesepakatan OECD.
Dia bilang revisi ini bakal hemat $100 miliar pajak perusahaan AS ke pemerintah luar negeri dalam 10 tahun ke depan.
Markus Meinzer dari Tax Justice Network sebut kesepakatan G7 sebagai "menyerah tergesa-gesa" yang bikin perjanjian pajak minimum "mati".
Dia tambah, "AS coba bebaskan diri dengan paksa negara lain, yang bikin perjanjian pajak jadi tidak berguna. Kapal dengan lubang sebesar AS tidak akan mengapung."
Tapi Manal Corwin dari OECD bilang pernyataan G7 tidak mengikat, dan proposal harus disetujui 147 negara di level OECD.
"G7 sendiri tidak bisa putuskan ini," kata dia.
Perjanjian OECD tahun 2021 buat pajak minimum global disetujui lebih dari 135 negara untuk cegah penghindaran pajak oleh multinasional dan perbarui sistem pajak internasional untuk era digital.
Aturannya tetapkan tarif pajak minimum 15% dari laba global untuk perusahaan multinasional besar, termasuk dari AS, yang sudah diterapkan beberapa negara tahun lalu.
Bagian yang buat Partai Republik AS marah, perjanjian OECD izinkan negara lain kenakan pajak tambahan ke perusahaan AS yang dianggap "kurang bayar pajak".
Tapi OECD bantah anggapan negara lain bisa mundur dari pajak minimum global atau perusahaan AS dapat keuntungan dibanding perusahaan dari negara lain yang ikut aturan ini.
"Sebelumnya ada ketidakpastian dan susah maju karena ancaman balas dendam, yang bikin sangat sulit dan risiko ditinggalkan [pajak minimum]," kata Corwin.
Dia bilang anggapan sistem pajak AS "ringan" itu "tidak sepenuhnya benar", karena banyak cara di mana aturan AS lebih ketat.
Pejabat Prancis bilang kesepakatan G7 "sedikit mengangguk ke AS, dengan bilang hukum pajak mereka bantu patuhi perjanjian OECD, yang jadi konsesi tapi… sepadan."
Tapi Joseph Stiglitz, pemenang Nobel ekonomi, bilang kesepakatan G7 tunjukkan pemerintah "lebih peduli kepentingan multinasional daripada UKM, warga negara sendiri, dan orang biasa di seluruh dunia".
Dia tambah, "Tidak bisa diterima beberapa pemerintah pilih menyerah pendapatan publik—terutama sekarang, dan justru dari pelaku ekonomi paling kuat."
Pernyataan G7 juga antisipasi lanjutan diskusi tentang pajak ekonomi digital. Pajak layanan digital sudah jadi sumber ketegangan antara AS dan negara lain yang ingin naikkan pajak ke raksasa teknologi AS.
Presiden AS Donald Trump bilang Jumat dia batalkan negosiasi dagang dengan Kanada setelah Ottawa bilang akan kenakan pajak baru ke perusahaan teknologi.