Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memastikan dukungan yang tepat untuk pengungsi yang terdampak konflik di Papua Tengah, sekaligus mendorong rekonsiliasi untuk mencapai perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan di Bali pada Jumat dengan gubernur provinsi, bupati, dan anggota legislatif, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa kementeriannya telah menerima laporan lengkap tentang situasi tersebut.
“Kami akan menjadi jembatan ke kementerian lain agar mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengungsi—baik dalam jangka pendek maupun panjang,” kata Pigai dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa sekitar 60.000 warga dari Kabupaten Intan Jaya dan Puncak telah mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika.
Pigai juga mencatat bahwa dua kecamatan—Sinak di Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya—kini sepenuhnya ditinggalkan akibat konflik yang berlanjut.
“Dua kabupaten ini sekarang benar-benar kosong. Tidak ada warga yang tersisa, karena semua telah mengungsi,” ujarnya.
Bersama pemimpin lokal, Pigai membahas kekerasan yang terus terjadi di Intan Jaya dan Puncak, yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, orang hilang, serta pengungsian besar-besaran.
Dia menekankan komitmen kementerian untuk menangani krisis dan mendorong perdamaian di Papua melalui upaya rekonsiliasi.
Dalam pertemuan itu, pemimpin daerah juga menyampaikan rencana membangun pos keamanan baru, bertujuan mengakhiri penggunaan gereja dan rumah adat sebagai pos militer.
Berita terkait: Program militer bangun harapan kemajuan di Papua Tengah
Berita terkait: Dua gudang logistik di Papua Tengah atasi kelaparan akibat cuaca ekstrem
Penerjemah: Agatha, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025