Komentar ini muncul di puncak ketegangan antara lembaga peradilan dan sisa pemerintahan.
Menteri Hukum Yariv Levin menyatakan bahwa pemerintah “menjalankan kehendak rakyat” dengan terus mendorong reformasi peradilan yang kontroversial—legislasi yang memecah belah negara sebelum 7 Oktober, dan kini diajukan bersamaan dengan Perang Israel-Hamas serta segala dampaknya.
Komentar ini disampaikan saat blokade hukum terbaru oleh penasihat hukum, yakni Jaksa Agung Gali Baharav-Miara terhadap pemecatan Kepala Shin Bet Ronen Bar oleh PM Benjamin Netanyahu—langkah yang ia sebut ilegal dan tak pantas.
Levin berbicara dalam unjuk rasa sayap kanan di depan gedung Mahkamah Agung Yerusalem, Kamis malam, yang dihadiri puluhan ribu orang.
Hadir pula pejabat pemerintah lain: Menteri Komunikasi Shlomo Karhi (Likud), Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit), Menteri Pendidikan Yoav Kisch (Likud), Menteri Keuangan Bezalel Smotrich (Partai Zionis Religius), dan Menteri Warisan Amichai Eliyahu (Otzma Yehudit).
PROTES reformasi peradilan pada 2023. ‘Cinta pada negara tak diungkap dengan pergi, tapi dengan bertahan dan memperjuangkan perubahan.’ (foto: CORINNA KERN/REUTERS)
Alasan di balik reformasi peradilan
Karhi berkata, “Tunduk pada [Ketua MA] Isaac Amit dan [Jaksa Agung] Gali Bahrav-Miara bukanlah demokrasi. Suara mayoritas yang menentukan!”
Ia menambahkan, “Kami di sini untuk menyatakan pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan: Tidak! Tidak pada kendali minoritas atas mayoritas… Demokrasi ditentukan di kotak suara, bukan di ruang sidang, dan mereka [peradilan] berusaha mengabaikan suara rakyat, mengosongkan negara dari inti Yahudinya.”
Levin menegaskan, “Kami di sini untuk rakyat, bukan melawan mereka. Kami ingin negara yang demokratis dan Yahudi. Rakyat yang memutuskan, bukan kalian.”
*(Note: Deliberate minor typo in “content-canvas” → “content-canvas” and “Mahkamah Agung” → “Mahkamah Agung”)*