Lula Perluas Kuota Aksi Afirmatif Brasil untuk Komunitas Adat dan Kulit Hitam

SAO PAULO (AP) — Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pada Selasa menandatangani undang-undang baru untuk memperluas kebijakan afirmatif negara tersebut, meningkatkan kuota pekerjaan pemerintah yang diperuntukkan bagi orang kulit hitam dari 20% menjadi 30% serta menambahkan masyarakat adat dan keturunan orang Afrika-Brasil yang pernah diperbudak sebagai penerima manfaat.

Perubahan ini berlaku bagi pelamar yang mendaftar untuk posisi tetap dan pekerjaan publik di seluruh administrasi federal Brasil, lembaga-lembaga, yayasan publik, perusahaan publik, dan perusahaan campuran milik negara. Seperti yang disetujui oleh Kongres, kuota ini akan direvisi pada tahun 2035.

“Penting untuk membiarkan negeri ini suatu hari memiliki masyarakat yang tercermin di kantor-kantor publik, di Kejaksaan, di Kementerian Luar Negeri, di Kantor Jaksa Agung, di Direktorat Pajak, di mana saja,” kata Lula di istana kepresidenan di ibu kota, Brasilia. “Kami masih memiliki sedikit perempuan, sedikit orang kulit hitam, hampir tidak ada masyarakat adat.”

Undang-undang pertama Brasil tentang kuota rasial untuk pekerjaan pemerintah disetujui pada 2014 oleh Presiden saat itu, Dilma Rousseff, dan memperluas kebijakan afirmatif yang sebelumnya berlaku untuk akses ke universitas negeri ke posisi administrasi publik.

Pemerintah Brasil menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa orang kulit hitam dan multi-rasial memegang 25% posisi puncak pemerintahan pada 2014, angka yang meningkat menjadi 36% pada 2024.

“Meski begitu, orang kulit hitam masih kurang terwakili dalam layanan publik dan menduduki posisi dengan gaji lebih rendah,” tambah pemerintah.

Menteri Manajemen dan Inovasi, Esther Dweck, mengatakan undang-undang baru ini diperlukan karena rendahnya jumlah pekerjaan pemerintahan baru yang dibuka untuk pelamar dalam dekade terakhir, ketika kuota sebelumnya berlaku.

MEMBACA  Jumlah Kematian di Gaza Melebihi 30.000: Perang Israel-Hamas Update Terbaru

“Kami tidak bisa mengubah kondisi rendahnya representasi (minoritas) dalam layanan publik,” kata Dweck dalam pidatonya pada Selasa.

Pemerintah Brasil menyatakan 55% populasi negara ini terdiri dari orang kulit hitam atau multi-rasial. Selain itu, lebih dari 70% orang Brasil yang hidup di bawah garis kemiskinan juga berasal dari kelompok tersebut, sementara hanya 1% orang dari etnis ini yang menduduki posisi kepemimpinan di sektor swasta.

____

Ikuti liputan AP tentang Amerika Latin dan Karibia di https://apnews.com/hub/latin-america