Arab Saudi dan Qatar berupaya menstabilkan Suriah dengan mendanai gaji sektor publik serta mendorong rencana pemulihan ekonomi.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menyatakan bahwa kerajaan bersama Qatar akan memberikan bantuan keuangan bersama untuk pegawai negeri di Suriah.
Pernyataan ini disampaikannya pada Sabtu dalam konferensi pers bersama dengan rekannya dari Suriah, Asaad al-Shibani, di Damaskus.
Kedua negara Teluk ini termasuk pendukung regional terpenting bagi pemerintahan baru Suriah, yang menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad pada Desember setelah perang berkepanjangan hampir 14 tahun.
Pernyataan Sabtu itu tidak merinci jumlah pasti bantuan untuk sektor publik Suriah. Namun, ini muncul setelah Menteri Keuangan Suriah Mohammed Yosr Bernieh mengatakan awal Mei bahwa Qatar akan memberikan $29 juta per bulan selama tiga bulan awal untuk membayar gaji pekerja sipil sektor publik.
Reuters juga melaporkan bahwa Amerika Serikat memberi restu pada inisiatif Qatar, yang muncul beberapa hari sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah yang diberlakukan semasa rezim al-Assad. Uni Eropa juga telah mencabut sanksinya terhadap Suriah.
Bukti lebih lanjut dukungan Arab Saudi dan Qatar muncul pertengahan Mei ketika diumumkan kedua negara telah melunasi utang Suriah ke Bank Dunia, sekitar $15 juta.
Hubungan Internasional
Pemerintah baru Suriah, dipimpin Presiden sementara Ahmed al-Sharaa, berusaha membangun kembali hubungan diplomatik dan meyakinkan negara-negara Barat yang masih waspada bahwa mereka telah memutus hubungan masa lalu dengan kelompok seperti al-Qaeda.
Pemimpin Suriah telah berulang kali menolak ekstremisme dan mendukung minoritas, tapi insiden kekerasan yang menewaskan ratusan orang terus menimbulkan kekhawatiran internasional—meskipun pemerintah dan al-Sharaa mengutuk pembunuhan tersebut.
Pemerintah Suriah juga berupaya mempererat hubungan dengan negara-negara Arab Teluk yang mulai memainkan peran kunci dalam mendanai rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat perang serta memulihkan ekonomi.
Pada Selasa, Uni Eropa mengumumkan telah mengadopsi aturan hukum untuk mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Suriah kecuali yang terkait alasan keamanan. Mereka juga menghapus 24 entitas dari daftar pembekuan aset, termasuk Bank Sentral Suriah.
Setelah Arab Saudi dan Qatar melunasi utang Suriah ke Bank Dunia, lembaga keuangan AS itu menyatakan akan memulai kembali operasinya di Suriah setelah jeda 14 tahun.
Bank Dunia telah mempersiapkan proyek pertamanya di Suriah, fokus pada perbaikan akses listrik—fondasi penting untuk menghidupkan kembali layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan pasokan air. Ini juga menandai dimulainya dukungan lebih luas untuk menstabilkan Suriah dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Reintegrasi bertahap Suriah ke ekonomi global sebagian besar dipicu oleh perubahan drastis kebijakan AS terhadap negara itu di bawah Trump. Setelah mengumumkan pencabutan sanksi pada 13 Mei, Trump juga menjadi presiden AS pertama dalam 25 tahun yang bertemu dengan pemimpin Suriah.
AS telah mencabut hadiah $10 juta untuk penangkapan al-Sharaa, dan presiden Suriah itu kini bisa bepergian ke luar negeri serta bertemu pemimpin dunia, termasuk di Arab Saudi dan Prancis.
Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Laporan PBB bulan Februari memperkirakan dengan tingkat pertumbuhan saat ini, Suriah butuh lebih dari 50 tahun untuk kembali ke level ekonomi sebelum perang, dan membutuhkan investasi besar untuk mempercepat proses.
Studi PBB menyebut 9 dari 10 warga Suriah hidup dalam kemiskinan, seperempat menganggur, dan PDB Suriah “menyusut kurang dari setengah nilainya” dibanding 2011, tahun dimulainya perang.