Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak mahasiswa Indonesia di luar negeri, termasuk yang berada di Amerika Serikat.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan hal ini sebagai tanggapan atas kebijakan terbaru pemerintah AS mengenai penundaan penerbitan visa bagi mahasiswa internasional dan penghentian proses wawancara visa pelajar di seluruh kedutaan AS.
“Kami akan berkomunikasi dengan universitas-universitas ternama di berbagai negara untuk mengeksplorasi kemungkinan memindahkan mahasiswa ke negara lain. Kami juga berkoordinasi dengan universitas dalam negeri untuk opsi serupa,” kata Yuliarto dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.
Yuliarto menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil peran aktif dan menerapkan langkah strategis agar mahasiswa yang terdampak kebijakan ini dapat melanjutkan pendidikan.
“Kami juga menghimbau mahasiswa yang sudah berada di AS untuk tidak keluar dari negara itu agar tidak kesulitan saat ingin kembali masuk,” tegasnya.
Kemendikbudristek akan melakukan beberapa langkah konkret dan intensif, termasuk memantau dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti universitas luar negeri maupun dalam negeri, serta penyedia beasiswa, untuk memastikan kelanjutan studi mahasiswa.
Selanjutnya, kementerian akan mengumpulkan data mahasiswa terdampak, mencakup bidang studi, tingkat pendidikan, serta status dan perkembangan aplikasi visa mereka.
Kemendikbudristek tetap berkomitmen penuh untuk memastikan hak pendidikan mahasiswa Indonesia terlindungi di tengah perubahan kebijakan internasional saat ini.
Berita terkait:
Harap mahasiswa magang di luar negeri terapkan ilmu di tanah air: Menteri
Berita terkait:
RUU perlindungan mahasiswa Indonesia di luar negeri layak dikaji: MPR
Penerjemah: Sean Filo Muhamad, Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025