Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi, termasuk pembuangan amunisi kadaluwarsa.
Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan bahwa, berdasarkan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa, pihak lain dapat terlibat dalam kegiatan seperti pembuangan amunisi—dengan syarat bahwa mereka memiliki keterampilan atau kompetensi khusus.
“Sementara itu, pekerja dalam kasus ledakan amunisi di Garut belajar atau belajar secara mandiri selama bertahun-tahun, bukan dari proses pelatihan bersertifikat,” katanya dalam konferensi pers di sini pada Jumat.
Oleh karena itu, ia berharap agar panglima TNI dan Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak melibatkan warga sipil guna mencegah kejadian serupa terulang.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan militer berisiko tinggi tanpa memiliki keterampilan bersertifikat dan perlindungan pribadi.
TNI sebelumnya mengonfirmasi bahwa 13 orang, termasuk empat perwira militer, tewas dalam ledakan saat pembuangan amunisi kadaluwarsa di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 12 Mei 2025.
Berdasarkan temuan Komnas HAM, selama kejadian tersebut, 21 pekerja dipekerjakan untuk membantu dalam proses pembuangan amunisi dengan upah rata-rata Rp150 ribu per hari.
Para pekerja itu dikoordinasi oleh Rustiawan, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam proses pemusnahan amunisi, baik dengan TNI maupun Polri.
Sihombing menjelaskan bahwa para pekerja sipil memiliki peran masing-masing, termasuk sebagai sopir truk, penggali lubang, penghancur amunisi, dan koki.
Namun, ditemukan bahwa para pekerja tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus atau perlengkapan perlindungan diri untuk melaksanakan tugas mereka.
Oleh karena itu, ia meminta panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah evaluatif mengenai mekanisme pembuangan amunisi dengan memprioritaskan keselamatan kerja, baik untuk personel TNI dan Polri maupun pihak bersertifikat lainnya.
Ia berharap agar TNI menjamin pemulihan jangka panjang bagi keluarga korban dan mengambil langkah pencegahan untuk mencegah kejadian serupa.
Berita terkait: DPR desak penyelidikan menyeluruh terkait ledakan saat pembuangan amunisi
Berita terkait: TNI didesak untuk memperbarui standar keselamatan amunisi, memindahkan gudang
Translator: Agatha Olivia, Raka Adji
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak cipta © ANTARA 2025